Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran hingga Rp74 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi Sumatera.
Dody Hanggodo Menteri PU mengatakan, estimasi anggaran itu dibutuhkan karena adanya tambahan program mitigasi bencana, khususnya pembangunan sabo dam atau check dam di sejumlah titik wilayah rawan longsor.
“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp74 (triliun) lah sebenarnya. Tapi sesuai aturan kan kita mesti bikin rencana induk yang kita submit ke Kepala Bappenas untuk direview. Baru kemudian disetujui oleh dewan pengarah semua, baik itu BPK, Menko PMK dan seterusnya. Setelah semua dewan setuju, baru kemudian kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, saat dilansir dari Antara, pada Jumat (16/1/2026).
Pengajuan anggaran itu baru mencakup kebutuhan dari Kementerian PU, karena dalam penanganan infrastruktur pascabencana, Kementerian PU juga bekerja bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan masih menunggu usulan tambahan anggaran dari kementerian tersebut.
Menurutnya, kenaikan kebutuhan anggaran dipicu oleh tambahan pembangunan sabo dam di sejumlah daerah, terutama di Provinsi Aceh.
Ia mengatakan, longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, menjadi peringatan khusus bagi pemerintah guna memperkuat upaya pencegahan bencana dengan pembangunan sabo dam supaya air, sedimen, dan kayu tidak sampai menimbulkan dampak lebih besar di wilayah hilir.
“Sebenarnya jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm bagi saya,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan penanganan muara Sungai Tamiang dengan melakukan pengerukan.
Pemerintah dalam hal ini, sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang bertugas membuka selebar-lebarnya muara sungai agar aliran air dan lumpur langsung mengalir ke laut.
Diketahui sebelumnya, Satgas Kuala diberi mandat untuk melakukan penanganan cepat di wilayah hilir dan muara sungai, terutama melalui normalisasi dan pengerukan sedimen untuk membuka aliran air ke laut serta mengurangi risiko banjir pascabencana.
Diberitakan sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut kebutuhan awal anggaran pemulihan infrastruktur dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp51,8 triliun.
Estimasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1).
Di luar kebutuhan infrastruktur dasar, pemerintah juga menghitung anggaran sekitar Rp8,2 triliun untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak bencana.
Dana tersebut direncanakan untuk menangani sekitar 238.783 unit rumah yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.(ant/ris/iss)
