JAKARTA, DISWAY.ID – Seorang dokter yang juga pegiat media sosial di Makassar, Resti Apriani M, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Putriana Hamda Dakka.
Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Unit 4 Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan.
BACA JUGA:Geger! Jasad Pria 'Mr. X' Mengambang di Kali Ciliwung Tanjung Barat Jaksel, Polisi Selidiki
BACA JUGA:Muncul ke Publik, Eggi Sudjana Beberkan Pertemuan di Solo: Demi Allah, Akhlak Jokowi Baik!
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/32.a/I/RES.2.5/2026/Ditkrimsus, tertanggal 15 Januari 2026. Resti Apriani dijerat Pasal 433 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1124/XII/2024/SPKT Polda Sulsel tertanggal 19 Desember 2024.
Kuasa hukum Putriana Hamda Dakka, Arthasasta Prasetyo Santoso, S.H., menjelaskan, penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan kliennya terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui akun Instagram milik Resti Apriani pada 17 Desember 2024.
Dalam unggahan tersebut, Resti Apriani menuliskan narasi antara lain, “PUTRI DAKKA (DPO) Daftar Pencarian Orang: Janji Umroh Subsidi: Putri Dakka dkk Diduga Bohongi Ratusan Calon Jamaah, Kini Meminta Uangnya Dikembalikan,” serta kalimat lain yang dinilai merendahkan kehormatan kliennya.
BACA JUGA:Yusril Sindir Keras Pilkada Langsung: Cuma Cetak Pemimpin 'Artis', Bukan yang Kompeten!
Selain perkara pencemaran nama baik, Resti Apriani juga berpotensi kembali berhadapan dengan hukum dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kasus ini berkaitan dengan aktivitas PT Restu Haramain, sebuah travel umroh yang belakangan diketahui tidak memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).
Arthasasta menjelaskan, pada 3 Desember 2024, Resti Apriani yang bertindak atas nama PT Restu Haramain meminta Putri Dakka menyerahkan data 80 calon jamaah serta pembayaran uang muka sebesar Rp 240 juta.
Berdasarkan Akta Nomor 13 yang dikeluarkan Notaris Agung Ramadhan, S.H., M.Kn., tertanggal 24 Januari 2023, Resti Apriani tercatat sebagai Direktur PT Restu Haramain dengan kepemilikan saham sebesar 60 persen.
Namun, setelah diketahui bahwa PT Restu Haramain tidak mengantongi izin resmi PPIU, Putri Dakka membatalkan kontrak kerja sama pada 15 Desember 2024. Hingga kini, uang muka sebesar Rp240 juta tersebut tidak pernah dikembalikan. Melalui kuasa hukumnya, Putri Dakka berencana melaporkan Resti Apriani ke Polrestabes Makassar pada pekan depan.
Arthasasta menegaskan, Resti Apriani merupakan tersangka perdana dalam perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan kliennya. Ia memperkirakan masih ada pihak lain yang akan menyusul ditetapkan sebagai tersangka.
Pada Rabu, 14 Januari 2026, seorang advokat bernama Muh Adrianto Palla, S.H., dari Law Office Toddopuli Makassar, bersama Kiki Amalia, Febriani AR, Darmawati, dan sejumlah pihak lainnya, dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Laporan tersebut teregister dengan Nomor STTL/22/I/2026/BARESKRIM, terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 433 Ayat (2) juncto Pasal 441 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
BACA JUGA:Pak Ogah yang Kerap Mangkal di Exit Tol Rawa Buaya Minta Maaf, Janji Gak Akan Pungli Lagi
- 1
- 2
- »
