Penulis: Fityan
TVRINews - Kairo
Komite teknokrat mulai bahas tata kelola Gaza di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut.
Di tengah upaya diplomatik untuk menstabilkan wilayah kantong yang terkepung, kekerasan kembali pecah di Jalur Gaza.
Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya tiga warga sipil Palestina pada hari Jumat, bertepatan dengan pertemuan perdana komite tata kelola Palestina di Kairo, Mesir.
Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana perdamaian Presiden Donald Trump.
Meski peta jalan menuju pengakhiran konflik telah digulirkan, situasi di lapangan menunjukkan rapuhnya kesepakatan gencatan senjata yang ada.
Korban Sipil di Tengah Ketegangan
Laporan dari agensi berita Palestina, Wafa, menyebutkan bahwa seorang remaja berusia 16 tahun, Mohammad Raed al-Barawi, tewas seketika setelah terkena tembakan di bagian kepala oleh pasukan Israel di Beit Lahiya, Gaza utara.
Di wilayah selatan, seorang wanita lansia berusia 62 tahun, Sabah Ahmed Ali Abu Jamea, gugur akibat tembakan dari kendaraan militer di barat Khan Younis saat operasi pembongkaran bangunan berlangsung.
Selain itu, seorang anak perempuan berusia 10 tahun dilaporkan meninggal dunia di Rumah Sakit al-Shifa setelah terkena serangan pesawat tanpa awak (drone) di Beit Lahiya. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan "pelanggaran baru" terhadap kesepakatan yang telah disepakati.
Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober, otoritas kesehatan di Gaza mencatat setidaknya 463 warga Palestina telah tewas, sementara pihak Israel melaporkan kehilangan tiga tentaranya dalam periode yang sama.
Misi Penyelamatan dan Tata Kelola
Di Kairo, Komite Nasional Administrasi Gaza yang berisikan para teknokrat mulai merumuskan langkah-langkah pemerintahan harian. Badan ini nantinya akan berada di bawah pengawasan "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh diplomat Bulgaria, Nickolay Mladenov.
Ketua komite, Ali Shaath, menyatakan optimisme terhadap misi penyelamatan warga sipil tersebut.
"Rakyat Palestina menantikan komite ini untuk menyelamatkan mereka dari krisis," ujar Shaath kepada media Al-Qahera News. Ia memperkirakan proses rekonstruksi akan memakan waktu sekitar tiga tahun.
Namun, estimasi tersebut jauh lebih optimis dibandingkan proyeksi Program Pembangunan PBB (UNDP), yang memperkirakan bahwa pembersihan puing-puing bangunan saja akan memakan waktu tujuh tahun, dengan syarat pasokan bahan bakar dan alat berat tidak terhambat.
Realisasi yang Masih Berjarak
Meskipun Hamas menyambut pembentukan komite ini sebagai "langkah ke arah yang benar," ketidakpastian besar masih menyelimuti proses pelucutan senjata dan penarikan penuh pasukan Israel.
Presiden Trump sendiri tetap mengambil garis keras terhadap Hamas, mendesak pengembalian sisa-sisa tawanan Israel segera.
Bagi warga Gaza yang kini bertahan hidup di tengah musim dingin, rencana politik besar ini terasa sangat abstrak.
Koresponden lapangan melaporkan bahwa bagi ratusan ribu orang yang tinggal di tenda darurat, bantuan kemanusiaan yang nyata jauh lebih mendesak daripada nota kesepakatan diplomatik.
"Bagi sebagian besar orang di sini, janji tentang fase kedua gencatan senjata terasa jauh. Kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, dan keamanan adalah hal yang mendesak saat ini," lapor koresponden Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum.
Editor: Redaksi TVRINews
