Uni Eropa Desak Israel Hentikan Proyek Permukiman E1 di Tepi Barat, Peringatkan Ancaman terhadap Perdamaian

Pantau - Uni Eropa pada Jumat (16/1) mendesak Israel untuk segera menghentikan proyek permukiman E1 di wilayah pendudukan Tepi Barat, yang dinilai sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan.

Proyek Permukiman Dinilai Provokatif dan Melemahkan Solusi Dua Negara

Dalam pernyataan resmi, Juru Bicara Komisi Eropa, Anouar El Anouni, menyoroti publikasi batas waktu tender pembangunan 3.401 unit rumah dalam proyek E1 serta kemajuan pembangunan jalan Sovereignty Road sebagai tindakan provokatif.

Uni Eropa juga menyampaikan keprihatinan terhadap rencana permukiman Israel lainnya di Atarot dan Nahalat Shimon yang terletak di Yerusalem Timur.

"Kebijakan permukiman Israel merupakan hambatan bagi perdamaian, berisiko memperburuk ketidakstabilan di Tepi Barat, memicu pemindahan ribuan warga Palestina, memecah wilayah Tepi Barat, serta mendorong aksi lanjutan oleh pemukim untuk melakukan kekerasan", ungkap El Anouni.

Ia menambahkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlangsung semakin melemahkan kelayakan solusi dua negara, termasuk Yerusalem sebagai ibu kota bersama bagi Israel dan Palestina di masa depan.

UE Tekan Israel Patuh pada Hukum Internasional

Uni Eropa menuntut agar otoritas Israel membatalkan semua rencana perluasan permukiman yang dinilai ilegal menurut hukum internasional.

Pernyataan ini juga menanggapi percepatan dan peningkatan persetujuan rencana permukiman baru yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, baik di Tepi Barat maupun di Yerusalem Timur.

UE juga menyerukan kepada Israel untuk mematuhi kewajiban internasional dan menjamin perlindungan warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Siprus Yunani, Constantinos Kombos, menyampaikan bahwa ia telah mengadakan pembicaraan via telepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dan Kepala Otoritas Luar Negeri Israel, Gideon Saar.

Dalam pembicaraan tersebut, para pejabat menekankan pentingnya pendekatan diplomatik guna meredakan eskalasi dan menjaga keamanan serta stabilitas regional.