JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menegaskan pelaksanaan program 2026 harus berorientasi pada dampak nyata dan tidak sekadar bersifat administratif. Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah penanganan pascabencana di Aceh.
“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” ujarnya, dikutip Sabtu (17/1/2026).
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kemendagri menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 di Sentul, Bogor, pada 14–16 Januari 2026.
Penugasan tersebut mendorong penyesuaian rencana kerja dan anggaran Ditjen Bina Adwil Tahun 2026, termasuk koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang ditargetkan selesai pada Maret 2026.
