REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dan menampung sekitar 15 ribu siswa dari keluarga miskin ekstrem serta kelompok rentan. Pemerintah menyatakan program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peresmian Sekolah Rakyat menandai komitmen pemerintah memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak. “Hari ini bukan hanya meresmikan Sekolah Rakyat, tetapi menjadi pengingat bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak,” ujar Prasetyo, Sabtu (17/1/2026).
Baca Juga
Sekolah Rakyat, Harapan Baru Pendidikan Indonesia Inklusif
Mensos Beberkan Cara Penuhi Target 500 Sekolah Rakyat Hingga 2029
Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Prabowo Tinjau Fasilitas Perpustakaan
Menurut Prasetyo, Sekolah Rakyat menyasar siswa jenjang SD hingga SMA yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan formal. Program ini diposisikan sebagai pelengkap sistem pendidikan nasional, bukan pengganti sekolah reguler.
Prasetyo mengakui program tersebut sempat menuai keraguan pada tahap awal. Pemerintah tetap menjalankan kebijakan ini sembari memperbaiki mutu sekolah reguler.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Tahun ini pemerintah menargetkan renovasi minimal 60 ribu sekolah, sekaligus peningkatan kualitas guru dan fasilitas pembelajaran,” katanya.
Pemerintah juga melanjutkan modernisasi sarana pembelajaran berbasis teknologi. Sepanjang 2025, sekitar 288 ribu sekolah menerima panel interaktif sebagai bagian dari pembaruan fasilitas pendidikan.
Peresmian Sekolah Rakyat dilakukan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kehadiran Presiden disambut warga di sepanjang rute menuju Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
Pemerintah menyatakan perluasan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih merata, khususnya bagi kelompok rentan, sebagai salah satu instrumen pengurangan kemiskinan struktural.
