Banda Aceh (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) terus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasok kebutuhan untuk program Makanan Bergizi (MBG) dari produk lokal, bukan dari luar daerah.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya di Banda Aceh, Sabtu, mengatakan pasokan kebutuhan MBG dari produk daerah setempat untuk mencegah uang program tersebut beredar ke daerah lain.
"Program MBG tidak hanya untuk pemenuhan gizi anak-anak penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah," katanya.
Ia mencontohkan kebutuhan telur untuk program MBG di Kabupaten Pidie dengan angka Rp100 miliar per tahun. Jika telur dipasok dari luar daerah, maka uang Rp100 miliar tersebut hanya beredar di luar Kabupaten Pidie.
"Begitu juga dengan kebutuhan lainnya, jika masih dipasok dari luar daerah, tentu yang rugi daerah tersebut, karena tidak mampu menyediakan pasokan kebutuhan pokok dari daerah sendiri. Dan ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut," katanya.
Baca juga: Wamen LH: MBG harus berjalan dengan pengendalian limbah dan food waste
Sony Sanjaya menyebutkan di Aceh ada sebanyak 553 unit SPPG dengan pekerja mencapai 28 ribu orang lebih. Sedangkan penerima manfaat program MBG di Provinsi Aceh mencapai 1,7 juta orang.
Apabila diasumsikan biaya MBG Rp10 ribu per orang, kata dia, maka pemerintah mengucurkan dana di Aceh Rp17 miliar lebih setiap hari.
Jika kebutuhan program MBG dipasok dari dalam daerah seperti Aceh, kata Sony Sanjaya, maka uang Rp17 miliar tersebut tidak keluar dari provinsi ujung barat Indonesia tersebut, katanya.
Oleh karena itu, katanya, BGN meminta satuan tugas program MBG di setiap daerah mendorong SPPG menjaga rantai pasok kebutuhan dari daerah sendiri, bukan didatangkan dari luar daerah.
"Program MBG ini juga bertujuan untuk memberdayakan pertanian dan peternakan daerah setempat untuk memasok beras, sayuran, buah-buahan maupun daging. Tujuan untuk memberdayakan petani maupun peternak setempat dengan kehadiran program MBG," katanya.
Baca juga: Satgas MBG Manokwari terus pantau mutu dan kelayakan makanan
Baca juga: 4.000 guru dan tenaga pendidik di Mataram sudah terima MBG
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya di Banda Aceh, Sabtu, mengatakan pasokan kebutuhan MBG dari produk daerah setempat untuk mencegah uang program tersebut beredar ke daerah lain.
"Program MBG tidak hanya untuk pemenuhan gizi anak-anak penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah," katanya.
Ia mencontohkan kebutuhan telur untuk program MBG di Kabupaten Pidie dengan angka Rp100 miliar per tahun. Jika telur dipasok dari luar daerah, maka uang Rp100 miliar tersebut hanya beredar di luar Kabupaten Pidie.
"Begitu juga dengan kebutuhan lainnya, jika masih dipasok dari luar daerah, tentu yang rugi daerah tersebut, karena tidak mampu menyediakan pasokan kebutuhan pokok dari daerah sendiri. Dan ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut," katanya.
Baca juga: Wamen LH: MBG harus berjalan dengan pengendalian limbah dan food waste
Sony Sanjaya menyebutkan di Aceh ada sebanyak 553 unit SPPG dengan pekerja mencapai 28 ribu orang lebih. Sedangkan penerima manfaat program MBG di Provinsi Aceh mencapai 1,7 juta orang.
Apabila diasumsikan biaya MBG Rp10 ribu per orang, kata dia, maka pemerintah mengucurkan dana di Aceh Rp17 miliar lebih setiap hari.
Jika kebutuhan program MBG dipasok dari dalam daerah seperti Aceh, kata Sony Sanjaya, maka uang Rp17 miliar tersebut tidak keluar dari provinsi ujung barat Indonesia tersebut, katanya.
Oleh karena itu, katanya, BGN meminta satuan tugas program MBG di setiap daerah mendorong SPPG menjaga rantai pasok kebutuhan dari daerah sendiri, bukan didatangkan dari luar daerah.
"Program MBG ini juga bertujuan untuk memberdayakan pertanian dan peternakan daerah setempat untuk memasok beras, sayuran, buah-buahan maupun daging. Tujuan untuk memberdayakan petani maupun peternak setempat dengan kehadiran program MBG," katanya.
Baca juga: Satgas MBG Manokwari terus pantau mutu dan kelayakan makanan
Baca juga: 4.000 guru dan tenaga pendidik di Mataram sudah terima MBG
