SURABAYA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, sistem e-voting bisa memangkas biaya Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Menurut Hasto, Pilkada yang dipilih oleh masyarakat bisa menjaga integritas pemilihan umum (Pemilu). Sistem itu juga dinilai bisa menghindarkan politik uang selama kontestasi.
Baca juga: Mengapa E-Voting Tak Bisa Langsung Diterapkan di Pilkada Indonesia?
Sementara, lanjut Hasto, PDIP mengusulkan Pilkada langsung dengan menerapkan sistem suara elektronik atau e-voting, dalam rapat kerja nasional (Rakernas).
“Pelaksanaan secara e-voting ini, merupakan terobosan yang diperjuangkan PDI Perjuangan,” kata Hasto, di kawasan Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Baca juga: Partai Gema Bangsa Tolak Pilkada via DPRD, Singgung Potensi Transaksional
Hasto menyebut, PDIP telah melakukan simulasi Pilkada langsung menggunakan sistem e-voting. Menurut dia, proses pemilihan tersebut bisa diterapkan di Indonesia.
India pun bisa“Kami telah melakukan simulasi, Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa, dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” kata dia.
Baca juga: Seperti Apa Skema E-Voting Jika Diterapkan dalam Pilkada?
Dengan demikian, kata Hasto, Pemerintah bisa meminta bantuan kepada pihak lain untuk menerapkan e-voting. Sebab, sistem Pilkada tersebut bisa menekan pengeluaran.
“Misalnya melibatkan perguruan tinggi untuk merancang sistem e-voting tersebut agar biaya bisa semurah-murahnya,” ujar dia.
Baca juga: Hasto: PDIP Tetap Tolak Pilkada Melalui DPRD
“Inilah berbagai langkah progresif, kepala daerah dipilih langsung itu biayanya bisa sekompetitif mungkin.'
"Sehingga kepala daerah punya fokus dan tanggung jawab dalam membawa kemajuan daerahnya,” tutup dia.
Usulan GolkarDiberitakan sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Baca juga: PDI-P Dorong Penerapan E-Voting untuk Tekan Biaya Mahal Pilkada Langsung
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Baca juga: Legislator DKI Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sebut Langkah Mundur Demokrasi
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja."
"Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing."
"Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
