REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan penolakannya atas pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diumumkan Gedung Putih Jumat lalu. Kesertaan Turki dan Qatar dalam dewan yang akan mengawasi rehabilitasi Gaza itu jadi alasannya.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Sabtu bahwa pembukaan panel pengawasan internasional utama untuk Gaza “tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya.” Ini silang pandangan yang jarang terjadi antara Israel dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
- Trump Umumkan Pengurus Komite Gaza yang Bakal Lucuti Senjata Hamas
- PBB: Krisis Kemanusiaan di Gaza Memburuk, 60 Juta Ton Puing Menumpuk
- AS Umumkan Dimulainya Fase Kedua Gencatan Senjata Gaza
Menurut The Times of Israel, Netanyahu tampaknya mempermasalahkan pembentukan badan baru yang disebut dewan eksekutif, yang akan mencakup pejabat senior dari Qatar dan Turki – dua negara yang sangat kritis genosida Israel di Gaza.
Meskipun secara teknis lembaga ini akan beroperasi di bawah Dewan Perdamaian – yang dipimpin oleh Trump dan terdiri dari para pemimpin dunia – dewan eksekutif akan lebih terlibat langsung dalam mengawasi pengelolaan Gaza pascaperang. Komite eksekutif juga akan memainkan peran penting dibandingkan dengan Dewan Perdamaian yang lebih bersifat simbolis.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Kantor Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perdana menteri telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar untuk meningkatkan penolakan Israel terhadap susunan dewan eksekutif dengan rekannya dari AS, Marco Rubio. Sa'ar sebagian besar dijauhkan dari keterlibatan langsung dalam hubungan Israel-AS, yang dilakukan melalui kantor Netanyahu dan para penasihat utamanya.
Amerika Serikat melalui Gedung Putih secara resmi mengumumkan pembentukan panel internasional kunci yang diberi mandat untuk mengawasi manajemen pascaperang dan proses stabilisasi di Jalur Gaza setelah gencatan senjata dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas.
Panel yang disebut “Executive Committee” ini merupakan bagian dari struktur yang lebih luas di bawah payung Dewan Perdamaian alias Board of Peace, yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari fase kedua rencana perdamaian 20 poin.
Panel tersebut mencakup beragam figur internasional dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat senior Qatar Ali Al-Thawadi, yang mewakili negara yang selama konflik kerap menjadi mediator sekaligus pengkritik tajam terhadap tindakan militer Israel di Gaza. Turki dan Qatar dikenal memiliki hubungan kompleks dengan Tel Aviv dan Hamas, serta peran aktif dalam diplomasi kemanusiaan dan negosiasi gencatan senjata sejak perang meletus.
Selain perwakilan dari Turki dan Qatar, anggota komite lainnya berasal dari negara Arab dan tokoh global yang berpengaruh dalam isu Gaza. Di antaranya adalah Kepala Dinas Intelijen Mesir Hassan Rashad, Menteri Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta pejabat tinggi Amerika Serikat seperti Utusan Khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner yang merupakan menantu Trump. Komite ini juga diisi oleh tokoh dari dunia bisnis dan lembaga internasional, semisal Marc Rowan dan Sigrid Kaag, yang memiliki latar belakang dalam urusan kemanusiaan.
Struktur ini akan mengawasi National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah panel teknokrat Palestina yang ditunjuk untuk mengelola layanan dasar dan pemerintahan sehari-hari di Gaza, dengan tugas utama membangun stabilitas administratif dan kehidupan sipil setelah konflik berlangsung.
Salah satu tokoh utama yang memimpin NCAG adalah Ali Shaath, warga Gaza yang merupakan mantan pejabat perencanaan dari Otoritas Palestina yang dikenal kompeten di bidang administrasi sipil.
Sementara itu, International Stabilization Force (ISF) juga dibentuk untuk mendukung keamanan transisi di Gaza. Pasukan ini dipimpin oleh Mayjen Jasper Jeffers dari militer AS, yang sebelumnya terlibat dalam pelaksanaan gencatan senjata di kawasan lain.
ISF akan bertanggung jawab atas demiliterisasi bertahap dan pengawasan keamanan internal serta keamanan perbatasan, sembari membantu distribusi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat perang.
