KEPANITERAAN adalah tulang punggung keadilan. Ungkapan ini bukan sekadar metafora, melainkan penjelasan faktual tentang struktur dan alur kerja peradilan.
Keadilan dapat diumpamakan, bahkan disamakan, dengan tubuh manusia. Keadilan hanya dapat berdiri tegak, berjalan lurus, dan berfungsi efektif apabila tulang punggungnya kuat, sehat, terawat, dan diberi nutrisi yang layak.
Sebaliknya, tubuh tanpa tulang punggung yang kokoh hanya akan menjadi sosok rapuh yang mudah roboh, tak mampu menopang organ-organ vital lainnya.
Keadilan pun demikian. Tanpa kepaniteraan yang andal, berintegritas, kompeten, dan sejahtera, seluruh sistem keadilan akan pincang.
Di balik ruang sidang yang sering menjadi pusat perhatian publik, dunia kepaniteraan bekerja nyaris dalam senyap.
Mereka memastikan setiap berkas terdaftar sesuai prosedur, setiap produk hukum tersusun dengan presisi, jadwal persidangan teratur, komunikasi antar-unit berjalan, dan administrasi peradilan terdokumentasi secara akurat.
Baca juga: Pandji dan Seni: Imajinasi Itu Provokatif
Dunia kepaniteraan menjahit proses peradilan dari awal hingga akhir sehingga putusan hakim dapat dilahirkan tepat waktu dan dapat dieksekusi dengan tertib.
Tanpa kepaniteraan, persidangan dapat berlangsung; tetapi tanpa kepaniteraan yang baik, keadilan tidak akan sampai kepada siapa pun.
Selama ini, peradilan lebih sering dipersonifikasi oleh hakim sebagai pusat kewenangan. Namun, analogi tubuh mengingatkan bahwa otak sekali pun tidak bisa berdiri tanpa kerangka yang menopangnya.
Hakim mengeluarkan putusan, tetapi kepaniteraan memastikan putusan itu terwujud menjadi kenyataan hukum.
Di titik inilah nilai tambah kepaniteraan muncul. Kepaniteraan bukan sekadar pelayan administrasi, tetapi penyambung antara norma dan pelaksanaan, antara teks dan realitas, antara institusi peradilan dan warga pencari keadilan.
Keberlangsungan fungsi kepaniteraan mensyaratkan perawatan—baik dalam arti peningkatan kapasitas maupun kesejahteraan. Tulang punggung tidak mungkin kuat jika kekurangan nutrisi.
Kepaniteraan tidak mungkin bekerja optimal jika tidak disediakan lingkungan kerja profesional, remunerasi layak, jenjang karier jelas, serta pengakuan fungsional yang setara dengan beban tanggung jawabnya.
Banyak persoalan dalam administrasi peradilan sebenarnya bukan persoalan hukum substantif, tetapi hambatan struktural dan kesejahteraan di lini kepaniteraan.
Menyadarkan publik dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya kepaniteraan berarti menyadarkan bahwa keadilan itu tidak terjadi begitu saja.
