HKTI: Program Padat Karya Bisa Jadi Bantalan Hidup Petani Sumatera

JAKARTA, KOMPAS – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI menilai program padat karya yang digulirkan pemerintah bisa menjadi bantalan hidup para petani terdampak bencana di Sumatera. Program itu juga dapat menopang kesinambungan swasembada beras nasional yang dicapai pada 2025.

Pada 15 Januari 2026, Kementerian Pertanian (Kementan) menggulirkan program padat karya di Lhokseumawe, Aceh. Program itu merupakan strategi utama rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Perlindungan Tani Musbar Mesdi, Minggu (17/1/2026), mengatakan, HKTI mendukung program padat karya yang digulirkan berbarengan dengan pemulihan pertanian terdampak bencana di Sumatera. Program itu sesuai dengan usulan HKTI ke Dewan Pertanahan Nasional beberapa waktu lalu.

"Melalui program itu, para petani memperoleh pendapatan harian. Ini bisa menjadi bantalan hidup sekaligus memulihkan kembali semangat mereka pascabencana," ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Program padat karya bisa menjadi bantalan hidup sekaligus memulihkan kembali semangat mereka pascabencana,

Menurut Musbar, program padat karya juga dapat menopang kesinambungan swasembada beras nasional yang berhasil dicapai pada 2025. Ini mengingat ketiga provinsi yang terdampak bencana tersebut turut berkontribusi terhadap produksi beras nasional.

Namun, pemulihan lahan pertanian secara menyeluruh itu tidak bisa hanya mengandalkan Kementan. Pemulihan itu juga membutuhkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

“Kementan harus memulihkan dan menyiapkan lahan-lahan siap tanam. Lahan-lahan itu juga butuh pengairan yang baik, sehingga perlu perbaikan jaringan irigasi. Sawah-sawah yang hilang juga perlu dipetakan dan dicetak kembali, serta diurus kepemilikannya,” kata Musbar.

Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Amatan November 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, produksi beras di Aceh sepanjang 2025 diperkirakan 956.278 ton. Potensi produksi tersebut turun 4,45 persen dibandingkan realisasi produksi beras pada 2024.

Adapun potensi produksi beras di Sumut dan Sumbar sepanjang 2025 masing-masing sebesar 1,26 juta ton dan 785.426 ton. Produksi beras di Sumut dan Sumbar itu diperkirakan naik masing-masing 23,76 persen dan 0,72 persen.

Sementara itu, Kementan mencatat, per 13 Januari 2026, sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar seluas 107.327 hektar. Dari total luasan itu, seluas 56.077 hektar rusak ringan, 22.152 hektar rusak sedang, dan 29.095 hektar rusak berat. Tanaman padi dan jagung yang gagal panen akibat bencana di Sumatera mencapai 44.600 hektar.

Selain itu, lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa, serta lahan hortikultura yang terdampak bencana masing-masing seluas 29.310 hektar dan 1.803 hektar. Ada juga tiga bendungan yang rusak, jaringan irigasi rusak sepanjang 152 kilometer, dan 820 jalan produksi pertanian yang terdampak.

Kementan telah mengalokasikan dana rehabilitasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 1,49 triliun. Kementan juga mengajukan dana tambahan untuk pemulihan pertanian di Sumatera secara menyeluruh sebesar Rp 5,1 triliun.

Kala berkunjung ke Lhokseumawe, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pendekatan padat karya adalah strategi utama dalam pemulihan sektor pertanian pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian miliknya, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung.

Untuk percepatan pemulihan lahan pertanian, pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan maksimal dalam waktu tiga bulan.

Di Aceh, misalnya, ada sekitar 10.000 hektar sawah yang perlu direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 200.000 orang. Para petani pemilik sawah itu akan dilibatkan dalam pemulihan dan dibayar harian.

“Sawah yang rusak akan diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung pemerintah pusat. Jadi, petani setempat akan punya pendapatan. Benih, mekanisasi pengolahan tanah, dan perbaikan irigasi bakal dibantu pemerintah pusat. Ini perintah langsung Presiden,” katanya melalui siaran pers.

Amran juga mengungkapkan, untuk percepatan pemulihan lahan pertanian, pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan maksimal dalam waktu tiga bulan. Pemerintah juga bakal menjamin ketersediaan beras baik di daerah-daerah terdampak bencana maupun secara nasional.

“Saat ini, cadangan beras pemerintah sebanyak 3,2 juta ton. Stok tersebut masih sangat kuat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras selama tiga hingga enam bulan ke depan,” kata Amran yang juga Kepala Badan Pangan Nasional.

Pada 14 Januari 2026, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian PU. Komisi IV DPR meminta ketiga kementerian tersebut bekerja sama untuk memulihkan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di secara simultan dan terintegrasi.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah berdampak serius terhadap sektor pertanian dan perikanan. Produksi pangan menjadi terganggu, sehingga berpotensi mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat setempat di kedua sektor itu.

Tak hanya itu, bencana di Sumatera juga menunjukkan ketidakberesan ekosistem lingkungan hidup. Daerah-daerah aliran sungai mengalami tekanan ekologis yang dipicu oleh pembukaan kawasan hutan.

“Proses pemulihan pascabencana di Sumatera tidak dapat dilakukan secara terpisah atau parsial. Program pemulihannya harus dilakukan secara simultan dan saling terintegrasi antar kementerian dan lembaga, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan,” kata Titiek.