DEKLARASI Partai Gerakan Rakyat sebagai partai politik, 11 Januari 2026, yang kemudian secara terbuka menyebut Anies Baswedan sebagai arah perjuangan utamanya, bukanlah sekadar kabar tentang lahirnya entitas politik baru.
Ini sesungguhnya adalah penanda penting dari satu gejala yang berulang dalam demokrasi modern Indonesia. Yaitu ketika energi politik seorang figur berusaha dilembagakan ke dalam bentuk partai.
Modal utama dan harapannya tentu saja adalah, daya tarik personal tokoh sentral dapat dikonversi menjadi kekuatan elektoral yang berumur panjang.
Di titik inilah politik figur dan politik institusi kembali diuji, bukan hanya secara teknis, tetapi secara sosiologis dan psikologis di mata para pemilih.
Pernyataan bahwa “Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan” memperlihatkan bahwa sejak awal partai ini tidak ingin bersikap ambigu atau ragu.
Mereka memilih jalur personalisasi secara terang-terangan atau terbuka, dengan menjadikan Anies bukan sekadar simbol, melainkan poros identitas, seperti dua sisi mata uang.
Dalam politik kontemporer, strategi ini sebenarnya bukan hal asing. Literatur tentang personalization of politics menjelaskan bahwa pemilih hari ini jauh lebih mudah terhubung dengan wajah, narasi personal, dan simbol individu ketimbang platform partai yang kerap kali abstrak.
Baca juga: Gema Partai Baru dan Reproduksi Politik Usang
Sehingga sosok Anies, dengan rekam jejak kepemimpinan, kemampuan artikulasi gagasan, serta posisinya sebagai figur oposisi pasca-Pilpres, tentu memiliki modal simbolik yang tidak kecil, bahkan signifikan untuk memainkan peran ini.
Namun, sejarah politik—baik di Indonesia maupun di luar negeri—berulang kali mengingatkan bahwa popularitas figur adalah pintu masuk, bukan jaminan keberlanjutan. Di sinilah persoalan mendasar Gerakan Rakyat bermula.
Dalam teori party institutionalization yang dikemukakan Angelo Panebianco, partai yang bertahan bukanlah partai yang hidup dari karisma tokohnya semata, melainkan yang mampu membangun struktur organisasi yang relatif otonom dari figur tersebut, memiliki akar sosial yang jelas, serta sanggup mereproduksi kepemimpinan.
Tanpa itu, partai akan rapuh, terutama ketika figur sentralnya dihadapkan pada persoalan personal krusial, memilih menjaga jarak, berubah posisi atau haluan politik, atau mengalami penurunan legitimasi karena sejumlah kondisi.
Dalam konteks ini, pengalaman internasional memberi pelajaran kontras. Emmanuel Macron di Perancis berhasil mengantarkan dirinya ke kursi presiden melalui La République En Marche!, sebuah partai baru yang lahir dari figur.
Namun, keberhasilan itu ditopang oleh kerja organisasi yang disiplin, rekrutmen kandidat legislatif lintas latar belakang, serta kemampuan membaca kejenuhan publik terhadap partai lama.
Sebaliknya, Italia memberi contoh lain melalui Forza Italia milik Silvio Berlusconi: partai yang begitu menyatu dengan figur pendirinya, tetapi kehilangan daya hidup ketika figur tersebut melemah atau berkurang daya tariknya.
Pengalaman politik Indonesia memperlihatkan bahwa figur kuat tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan partai.
