REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR — Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menilai penguatan peran organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan partisipasi publik berjalan substantif, tidak sekadar prosedural.
Presiden LIRA Andi Syafrani mengatakan, demokrasi akan melemah apabila ruang partisipasi masyarakat tidak diiringi dengan kontrol sosial yang kuat dan terorganisir.
“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari pemilu. Ia harus dijaga setiap hari melalui partisipasi publik, pengawasan kebijakan, dan keberanian masyarakat sipil menyuarakan kepentingan rakyat,” ujar Andi.
Ia menegaskan, ormas memiliki peran strategis sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus mitra kritis pemerintah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Negara yang kuat justru lahir dari masyarakat sipil yang aktif, independen, dan berani menyampaikan koreksi secara konstruktif,” tambahnya.
Pandangan tersebut mengemuka dalam forum konsolidasi nasional LIRA yang digelar pada 16–18 Januari 2026 di Bogor dan diikuti ratusan pengurus dari berbagai daerah. Forum ini membahas relasi negara dan masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan nasional.
Dalam kegiatan tersebut, LIRA juga memperkuat struktur organisasinya dengan mengukuhkan jajaran pimpinan pusat badan otonom, seperti Pemuda LIRA, Perempuan LIRA, Koperasi LIRA, Brigade LIRA, LBH LIRA, dan Jaringan Mahali. Penguatan kelembagaan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas advokasi dan pengawasan kebijakan publik di pusat maupun daerah.
Ketua Pelaksana LIRA Asep Rohmatullah menyampaikan, konsolidasi internal menjadi fondasi penting agar ormas mampu menjalankan fungsi demokratisnya.
“Demokrasi membutuhkan organisasi yang solid dan terstruktur. Tanpa itu, kontrol sosial akan lemah dan aspirasi publik mudah terpinggirkan,” kata Asep.
Sejumlah pengamat turut menyoroti tantangan demokrasi nasional. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, penguatan peran ormas penting untuk mencegah jarak antara kebijakan dan kebutuhan publik.
“Ketika partisipasi publik melemah, kebijakan cenderung elitis. Di sinilah peran masyarakat sipil menjadi krusial sebagai penghubung negara dan warga,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina LIRA Ahmad Ali menegaskan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan pengawasan publik yang berkelanjutan.
“LIRA tidak memosisikan diri sebagai oposisi, tetapi sebagai mitra kritis demokrasi. Negara akan tumbuh sehat ketika diawasi oleh masyarakat sipil yang sadar, terorganisir, dan berintegritas,” katanya.
