Kemenag Alokasikan Rp1,6 Triliun KIP Kuliah 2026 untuk PTKN, Dorong Beasiswa Mahasiswa Asing

Pantau - Kementerian Agama mengalokasikan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebesar Rp1,6 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung akses pendidikan tinggi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menegaskan alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk memperluas kesempatan kuliah bagi mahasiswa PTKN sekaligus mendorong peningkatan peran strategis perguruan tinggi.

Kamaruddin Amin meminta PTKN turut mengalokasikan anggaran beasiswa bagi mahasiswa asing sebagai langkah strategis yang dapat memberikan dampak besar bagi perguruan tinggi dan bangsa.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi destinasi pendidikan Islam dunia dengan mencontoh universitas berpengaruh seperti Universitas Al Azhar, Universitas Madinah, dan Universitas Internasional Iran.

"Banyak warga Indonesia menempuh pendidikan di Universitas Al Azhar karena perkuliahannya gratis, tersedia beasiswa, dan biaya hidup yang relatif murah," ungkapnya.

Selain mahasiswa asing, Kamaruddin juga menekankan pentingnya perhatian PTKN terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan kampus.

Ia menyebut masih banyak keluarga kurang mampu di sekitar kampus sehingga PTKN diharapkan hadir melalui berbagai program, termasuk pemberian beasiswa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan strategis penguatan pendidikan tinggi nasional dalam Taklimat Presiden Republik Indonesia bersama rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri tahun 2026.

Arahan tersebut menyoroti pentingnya perluasan akses beasiswa, penguatan sains dan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan para rektor dan guru besar mengapresiasi forum dialog langsung dengan Presiden.

Ia mengungkapkan para pimpinan perguruan tinggi mengusulkan agar forum dialog tersebut dapat dilaksanakan secara lebih rutin sebagai bentuk komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dan perguruan tinggi.