Sekolah Rakyat dan Pendidikan sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia dalam sebuah acara yang digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin (12/1/2026) lalu.

Peresmian tersebut berlangsung dalam suasana haru. Presiden Prabowo tampak emosional saat menyampaikan sambutan, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai jalan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Nuansa serupa juga terasa ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menutup laporan pelaksanaan program. Dengan suara bergetar, ia mengakhiri pidatonya, mencerminkan beban moral dan harapan besar yang disematkan pada kebijakan pendidikan berbasis keadilan sosial tersebut.

Kehadiran Sekolah Rakyat ini menjadi penanda arah politik kebijakan publik: negara kembali menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Di tengah ketimpangan mutu pendidikan yang masih tajam antarwilayah dan antarkelompok sosial, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai jawaban afirmatif bagi mereka yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan bermutu. Program ini menandai komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Namun, justru karena memikul misi besar itulah Sekolah Rakyat perlu dibaca secara kritis dan reflektif. Sejarah kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa perluasan akses tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif.

Pertanyaan kuncinya bukan semata pada berapa banyak sekolah yang dibangun atau berapa siswa yang tertampung, melainkan pada apakah Sekolah Rakyat benar-benar mampu mengoreksi ketimpangan struktural dan membuka mobilitas sosial bagi kelompok paling miskin, atau justru berhenti sebagai kebijakan afirmatif yang baik niatnya, tetapi terbatas daya ubahnya.

Dalam kerangka kebijakan publik, keadilan pendidikan tidak identik dengan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. John Rawls menegaskan bahwa kebijakan publik dikatakan adil apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung.

Prinsip ini menuntut keberpihakan yang sadar dan terencana, terutama dalam sektor pendidikan yang selama ini kerap mereproduksi ketimpangan sosial.

Di titik inilah Sekolah Rakyat memperoleh legitimasi etik dan konstitusionalnya—sebagai koreksi atas ketimpangan awal yang bersifat struktural, bukan sekadar perluasan layanan pendidikan formal.

Kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan struktural yang saling terkait dengan akses terhadap pendidikan bermutu.

Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa sekolah dapat menjadi arena reproduksi ketidakadilan ketika peserta didik dari kelompok miskin tidak memperoleh modal kultural yang setara. Dalam situasi seperti ini, pendidikan justru mengukuhkan stratifikasi sosial.

Sekolah Rakyat menghadapi risiko tersebut. Jika hanya menyediakan pendidikan dengan standar minimum, ia berpotensi menciptakan segregasi baru: sekolah unggulan bagi kelompok mampu dan sekolah “cukup” bagi kelompok miskin.

Sebaliknya, jika dirancang sebagai sekolah berkualitas tinggi berbasis afirmasi, Sekolah Rakyat justru dapat menjadi instrumen koreksi atas reproduksi ketimpangan itu.

Amartya Sen memandang kemiskinan sebagai capability deprivation, yakni keterbatasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Pendidikan, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai sarana perluasan kebebasan dan pilihan hidup.

Pandangan ini diperkuat oleh Martha Nussbaum melalui konsep human flourishing, yang menempatkan pendidikan sebagai jalan pembentukan manusia seutuhnya—berakal, beretika, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Karena itu, Sekolah Rakyat tidak boleh direduksi menjadi sekolah vokasional darurat atau sekadar instrumen penyerapan tenaga kerja murah. Ia harus menjadi ruang pembentukan manusia bermartabat, berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing.

Sebagai instrumen keadilan sosial, pendidikan pada Sekolah Rakyat harus bertumpu pada mutu pembelajaran. Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan yang membebaskan bukanlah pendidikan yang mentransfer pengetahuan secara satu arah, melainkan yang membangun kesadaran kritis peserta didik sebagai subjek perubahan.

Kurikulum Sekolah Rakyat perlu mengintegrasikan penguatan literasi dan numerasi, keterampilan hidup, daya pikir kritis, serta pembentukan karakter dan etos kerja. Semua itu menuntut kehadiran guru yang profesional dan sejahtera.

Tanpa keberpihakan anggaran yang jelas terhadap guru—dalam bentuk kesejahteraan, pelatihan berkelanjutan, dan perlindungan profesi—Sekolah Rakyat akan kehilangan jantung pendidikannya.

Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak agar tumbuh secara utuh. Prinsip ini menuntut pendidik yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan komitmen moral.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme besar bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi pilar utama penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat sampai 2029.

Sejak mulai beroperasi pada pertengahan 2025, program ini telah menjangkau hampir 16 ribu siswa, didukung lebih dari 2.000 guru dan ribuan tenaga kependidikan di berbagai daerah.

Optimisme politik ini penting sebagai modal kebijakan. Namun, pengalaman kebijakan publik menunjukkan bahwa niat baik harus diiringi desain implementasi yang matang agar tidak berhenti pada ekspansi fisik dan angka partisipasi semata.

Sekolah Rakyat memikul harapan besar. Ia mencerminkan keberanian negara untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan keadilan sosial. Tantangannya bukan pada urgensinya, melainkan pada konsistensi dan kualitas pelaksanaannya.

Keadilan pendidikan tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari keberanian memberi lebih kepada mereka yang paling membutuhkan. Di situlah Sekolah Rakyat diuji—bukan oleh retorika kebijakan, melainkan oleh dampak nyata dalam kehidupan warganya.