Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Indonesia perlu menjaga kebebasan strategis dan menghindari ketergantungan berlebihan terhadap kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China di tengah semakin terfragmentasinya tatanan geopolitik global. Pandangan ini mengemuka dalam diskusi publik Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bertajuk “Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy 2026” di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Founder dan Chairman FPCI Dino Patti Djalal menilai bahwa perubahan kebijakan dan kepemimpinan global Amerika Serikat membuat banyak negara, termasuk Indonesia, harus lebih berhati-hati dalam membangun hubungan strategis.
“Hubungan dengan Amerika Serikat tetap penting, tetapi ada batasnya. Indonesia harus berani mengatakan tidak pada kerja sama yang berpotensi mengurangi kebebasan dan kedaulatan strategis kita,” ujar Dino dalam keterangan yang diterima tvrinews di Sudirman, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Dino mencontohkan penolakan Indonesia terhadap sejumlah usulan perjanjian yang dinilai dapat mengikat Indonesia secara politik dan geopolitik, termasuk skema kerja sama yang mengaitkan isu perdagangan dengan kepentingan strategis negara lain.
Menurutnya, kebijakan luar negeri Indonesia tidak boleh membuat negara terlalu terekspos (overexposed) terhadap satu kekuatan besar, karena hal itu dapat melemahkan posisi tawar dan fleksibilitas diplomasi.
Sementara itu, Prof. Dewi Fortuna Anwar, Co-Founder FPCI dan Profesor Riset di Pusat Riset Politik BRIN, menegaskan bahwa ketergantungan berlebihan baik terhadap Amerika Serikat maupun China menyimpan risiko jangka panjang.
“Terlalu terekspos kepada satu negara tidak sehat. Risiko ekonomi dan politik akan meningkat, bahkan tanpa adanya tekanan atau koersi langsung,”ungkap Dewi.
Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu secara konsisten menerapkan strategi diversifikasi hubungan luar negeri, baik dalam perdagangan, investasi, maupun kerja sama politik.
Diskusi juga menyinggung kecenderungan Amerika Serikat yang semakin mengaitkan isu ekonomi dengan agenda geopolitik. Menurut Dino, pendekatan semacam ini berpotensi menggerus kebebasan pengambilan keputusan nasional jika tidak disikapi secara hati-hati.
“Politik luar negeri Indonesia harus memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama justru memperkuat, bukan membatasi, ruang gerak strategis kita,”jelasnya.
Para pembicara sepakat bahwa di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, Indonesia perlu mengedepankan resiliensi nasional dan pendekatan pragmatis, tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.
FPCI menilai, sikap menjaga jarak strategis merupakan bagian dari upaya Indonesia mempertahankan politik luar negeri bebas aktif yang relevan dengan tantangan geopolitik global menuju 2026.
Editor: Redaktur TVRINews
