FAJAR, MAKASSAR — Pergerakan kebangsaan tidak pernah bergerak lurus. Ia mengalami pasang surut, perpecahan, dan tekanan, sebelum menemukan kembali arah perjuangannya.
Dinamika itu menjadi pokok bahasan dalam diskusi Membaca Kembali Bung Hatta Seri ke-14 yang digelar Ma’REFAT Institute Sulawesi Selatan bersama Forum Alumni Sekolah Pemikiran Bung Hatta (FA-SPBH) serta Book Club Alumni SPBH-1, Minggu, 18 Januari 2026.
Diskusi bertema “Dinamika Pergerakan Kebangsaan” ini berlangsung di Kantor LINGKAR–Ma’REFAT Makassar. Forum dimulai pukul 14.00 WITA dengan Arifin bertindak sebagai moderator. Kali ini menghadirkan pembaca buku sekaligus pemantik, masing-masing; Ahmad Hasan, Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus aktivis Lingkar Donor Darah Makassar (LDDM) serta Rahmadi Nurdin, peneliti LINGKAR (Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat) yang juga Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
Ahmad Hasan membuka perbincangan dengan mengulas pemikiran Bung Hatta mengenai strategi pergerakan nasional. Ia menjelaskan bahwa kritik Hatta lahir pada masa ketika pergerakan nasional berada dalam tekanan berat kolonialisme, terutama setelah penangkapan dan pembubaran organisasi-organisasi pergerakan pada akhir 1920-an.
Bagi Bung Hatta, penangkapan para pemimpin politik semestinya tidak mengugurkan gerakan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi pusat perjuangan. Dengan kondisi perpolitikan saat itu, di mana represifitas pemerintah kolonial menemui puncaknya, gerakan kebangsaan haruslah berfokus pada upaya pendidikan dan pengorganisasian rakyat, bukan lagi bertumpu kepada figur pemimpin-pemimpin politik.
Inilah yang membawa Hatta bersama Sjahrir membentuk PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) pasca penangkapan Soekarno. Bagi Hatta, “Tidak perlu tepuk dan sorak, kalau kita tidak sanggup berjuang, tidak tahu menahan sakit. Indonesia Merdeka tidak akan tercapai dengan agitasi saja. Perlu kita tahu bekerja dengan teratur; dari agitasi ke organisasi.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pergerakan harus bertumpu pada kesadaran rakyat yang luas, bukan pada tokoh tertentu.
Menurut Hasan, Bung Hatta menilai bahwa pergerakan tidak cukup bertumpu pada mobilisasi massa dan pidato-pidato berapi-api. Hatta mendorong pergeseran strategi “dari agitasi ke organisasi.” Agitasi dipandang hanya mampu membangkitkan semangat sesaat, sementara organisasi diperlukan untuk membangun kekuatan yang berkelanjutan.
Sesi berikutnya, Rahmadi Nurdin menguraikan dinamika internal pergerakan nasional, terutama konflik dan perpecahan pasca-represi kolonial. Ia menjelaskan bahwa Bung Hatta tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa pergerakan nasional terdiri dari berbagai aliran dengan strategi dan pendekatan berbeda.
Pasca pembubaran konsentrasi “radikal” oleh pemerintah kolonial, muncullah konsentrasi baru yaitu Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Namun bagi Hatta konsentrasi gerakan ini menemui krisis dari dalam. Bung Hatta mengkritik gagasan persatuan yang dibangun secara formal dan dipaksakan oleh PPPKI. Konsentrasi gerakan ini menghendaki homogenitas politik sebagai bentuk persatuan, sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip Bung Hatta.
“Taktik-taktik seperti itu cenderung hanya membuat anggota-anggota partai terjerumus menjadi manusia yang tidak kritis, menjadi kawanan gembala yang hanya mengembik mengikuti di belakang setiap pembicara yang pandai,” ungkap Rahmadi, mengutip pernyataan Bung Hatta.
Kesalahan memahami konsep persatuan ini terjadi karena terlalu seringnya kecaman di internal gerakan dipandang sebagai suatu usaha menghancurkan persatuan. “Akhirnya konsep kesatuan yang dogmatis ini akan membawa ke arah kelumpuhan seluruh pergerakan nasional,” pungkas Rahmadi.
Lebih lanjut, sejalan dengan pemaparan pemantik pertama, Rahmadi mengutip ungkapan Bung Hatta, “Bukan di dalam kelompok kecil intelektual faktor yang menentukan dalam perjuangan kemerdekaan nasional (berada); tapi di dalam masyarakatlah jantung bangsa berdetak.”
Bagi bung Hatta, perjuangan nasional tidak boleh menjadi milik segelintir orang yang merasa paling maju. Hatta sedang memindahkan pusat gravitasi perjuangan dari figur sosok ke struktur sosial, dari gestur personal ke kedalaman keterhubungan dengan masyarakat. “Pergerakan yang berbicara atas nama bangsa, tetapi tidak berakar dalam kehidupan sosialnya, akan menjadi asing bagi bangsa itu sendiri,” tutup Rahmadi mengakhiri sesi.
Pemaparan dua pemantik tersebut memicu diskusi kritis dari peserta. Ilham, salah satu peserta sekaligus Dosen di salah satu universitas di Makassar, menyoroti perbedaan strategi antara Soekarno dan Hatta, terutama soal agitasi dan kaderisasi. Ia menekankan bahwa Bung Hatta tidak pernah menjanjikan hasil cepat. Perjuangan, menurut pembacaan Ilham atas gagasan Hatta, adalah proses panjang yang menuntut kesabaran dan keteguhan.
Sementara itu, Muttaqin Azikin mengingatkan bahaya pergerakan yang bertumpu pada figur. Ia menyinggung pengalaman organisasi pergerakan yang tidak berlanjut karena ketiadaan kader. Meski mengakui pentingnya pemimpin, Muttaqin menegaskan bahwa keberlanjutan pergerakan hanya mungkin jika ditopang kaderisasi yang konsisten.
Mengafirmasi tanggapan dari peserta, Hasan memberi argumentasinya. “Bagi Hatta, kemerdekaan batin harus mendahului kemerdekaan fisik. Pikiran harus merdeka sebelum tubuh digerakkan. Karena itu, tugas utama pergerakan adalah mendidik rakyat agar tumbuh kesadaran merdeka,” tegasnya.
Diskusi berakhir tepat pada puku 16.00 Wita dengan dihadiri oleh peserta dari beragam kelompok, dari Aparatur Sipil Negara, Aktivis Lingkungan, Akademisi, Mahasiswa dan pelaku usaha UMKM. (*)
