Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Pemerintah bersama TNI terus bergerak cepat memulihkan infrastruktur pasca-banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Salah satu fokus utama adalah membuka kembali akses jalan dan jembatan yang terputus, agar mobilitas warga dan distribusi logistik dapat berjalan normal.
Komandan Batalyon Zeni Tempur (Danyon Zipur) 16, Letkol CZI Rudy Haryanto, menyebut bahwa dari data posko penanganan bencana, terdapat sekitar 492 jembatan di Aceh yang rusak atau terputus akibat banjir. Kerusakan ini bervariasi, mulai jembatan permanen hingga jembatan gantung.
“Dari total tersebut, prioritas kami adalah jembatan nasional dan jalur alternatif yang paling cepat menghubungkan daerah terisolasi, seperti Bener Meriah dan Takengon,” ujar Rudy dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Januari 2026
Tantangan di Lapangan
Pembangunan jembatan darurat menghadapi berbagai kendala. Banyak jembatan tertutup material banjir berupa kayu, puing rumah, bahkan ada yang hanyut sepenuhnya. Di beberapa lokasi, jembatan masih berdiri, tetapi akses jalan menuju jembatan tergerus aliran sungai yang meluap.
Rudy mencontohkan kondisi di Teupin Mane, Bireuen. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar 120 meter melebar menjadi 180 meter setelah banjir.
“Tantangannya adalah membersihkan wilayah kerja terlebih dahulu, lalu mempersiapkan pemasangan jembatan darurat agar jalur yang terputus bisa segera digunakan,” jelasnya.
Respons Cepat TNI
Sejak banjir terjadi pada 26 November 2025, personel TNI di wilayah langsung melakukan pemantauan. Begitu air mulai surut, Kodim setempat bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah membersihkan puing-puing yang menutupi jalan dan jembatan. Batalyon Zipur 16 yang bermarkas di Banda Aceh mulai masuk ke lokasi awal Desember untuk menyiapkan jembatan pengganti.
Dalam kondisi terbatas alat berat, prajurit mengandalkan tenaga manusia, dibantu alat berat dari pemerintah daerah dan Kementerian PU untuk mempercepat pembersihan material yang tersangkut di jembatan.
“Perintah kami jelas, segera membangun jembatan. Sebelumnya, warga harus menyeberang sungai menggunakan sampan, bahkan ada yang mengandalkan tali dan keranjang. Melihat kondisi itu, kami terdorong untuk bekerja cepat,”ungkapnya.
Pengerjaan 24 Jam dan Kolaborasi Lintas Instansi
Prajurit bekerja siang dan malam dengan sistem shift 24 jam untuk memastikan jembatan dapat segera digunakan masyarakat. Salah satu lokasi tersulit adalah Jembatan Teupin Reudeup di Awe Geutah, jalur strategis Bireuen–Lhokseumawe. Keterbatasan ruang kerja dan kombinasi material lama menuntut improvisasi agar jembatan tetap aman dilalui.
Rudy menekankan, keberhasilan pembangunan jembatan tak lepas dari kerja sama lintas instansi, termasuk dukungan BPJN Aceh dan Kementerian PUPR dalam penyediaan material dan logistik.
“Semua saling mendukung, sehingga logistik tercukupi dan anggota dapat melaksanakan pemasangan jembatan dengan lancar,”pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
