Putin Diundang Gabung Dewan Perdamaian Trump

Penulis: Fityan

TVRINews-Moscow

Kremlin tengah mendalami rincian tawaran Washington di tengah berlanjutnya ketegangan konflik di Ukraina.

Pemerintah Rusia mengonfirmasi telah menerima undangan bagi Presiden Vladimir Putin untuk bergabung dalam "Dewan Perdamaian" bentukan Donald Trump. 

Inisiatif yang baru diluncurkan pekan lalu tersebut dirancang untuk mengawasi proses gencatan senjata di Jalur Gaza.

Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa pihak Rusia saat ini sedang melakukan verifikasi dan pendalaman terkait detail tawaran dari Washington tersebut sebelum memberikan jawaban resmi.

"Kami sedang berupaya memperjelas seluruh nuansa dari tawaran ini dengan pihak Amerika Serikat," ujar Peskov kepada jurnalis pada Senin 19 Januari 2026.

Diplomasi di Tengah Konflik

Langkah ini muncul di titik yang krusial. Di satu sisi, Putin belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri operasi militer di Ukraina, bahkan berulang kali menolak proposal gencatan senjata di garis depan saat ini. 

Di sisi lain, kehadiran Rusia dalam dewan global yang diprakarsai Trump ini memicu diskusi mengenai arah kebijakan luar negeri AS terhadap Moskow.

Sebagai bagian dari upaya komunikasi ini, utusan khusus Kremlin, Kirill Dmitriev, dijadwalkan menghadiri Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pekan ini. 

Ia direncanakan bertemu dengan delegasi AS, meski belum dipastikan apakah pembahasan mengenai Dewan Perdamaian Gaza akan masuk dalam agenda pertemuan tersebut.

Struktur Dewan dan Kontroversi Greenland

Dewan Perdamaian ini awalnya dibentuk sebagai bagian dari proposal Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengawasi transisi perdamaian jangka panjang. Struktur dewan tersebut mencakup sejumlah tokoh berpengaruh, di antaranya:

•     Donald Trump, sebagai ketua.
•     Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris.
•     Marco Rubio, Sekretaris Negara AS.
•     Jared Kushner, menantu Donald Trump.
•     Ajay Banga, Presiden Bank Dunia.

Selain Rusia, undangan dikabarkan juga telah dikirimkan ke pemimpin negara lain seperti Turki, Mesir, Argentina, dan Paraguay.

Di tengah upaya pembentukan dewan ini, dinamika hubungan internasional Trump juga sedang diuji oleh ketegangan dengan Eropa, terutama terkait ambisi AS untuk mengambil alih Greenland. 

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengecam kebijakan tarif yang diberlakukan AS terkait isu ini, dengan menegaskan bahwa kedaulatan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyatnya dan Denmark.

Menanggapi wacana akuisisi Greenland tersebut, Dmitry Peskov memberikan komentar bernada pragmatis. Ia menilai langkah tersebut, terlepas dari perdebatan hukum internasional, akan menjadi catatan sejarah yang signifikan bagi kepemimpinan Trump.

Editor: Redaktur TVRINews