Prancis akan menolak undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keputusan itu diungkap oleh sumber dekat Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dilansir AFP, Senin (19/1/2026), dewan tersebut awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza yang porak-poranda akibat perang, tetapi piagamnya tampaknya tidak membatasi perannya hanya pada wilayah Palestina yang diduduki.
"Piagamnya melampaui kerangka kerja Gaza semata," kata sumber dekat Presiden Macron kepada AFP.
"Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dalam keadaan apa pun tidak dapat dipertanyakan," tambahnya.
Prancis merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Prancis mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap PBB.
"Ini tetap menjadi landasan multilateralisme yang efektif, di mana hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa secara damai lebih diutamakan daripada kesewenang-wenangan, politik kekuasaan, dan perang," ucapnya.
Kemlu Prancis menambahkan bahwa mereka sedang meninjau kerangka hukum yang diusulkan untuk dewan tersebut bersama para mitranya, dan menyatakan kekhawatiran bahwa "proyek ini melampaui situasi di Gaza".
Namun, sumber dekat Presiden Macron mencatat bahwa Prancis tetap sepenuhnya berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza dan pada cakrawala politik yang kredibel bagi Palestina dan Israel.
(fas/idn)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5221066/original/001406000_1747300027-IMG_0594.jpeg)
