Indonesia Diminta Jaga Otonomi Strategis dengan Kurangi Ketergantungan pada AS

Jakarta: Indonesia dinilai perlu secara serius mengurangi ketergantungannya terhadap Amerika Serikat (AS) guna menjaga otonomi strategis di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Pandangan tersebut disampaikan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dr. Dino Patti Djalal dan dalam diskusi publik FPCI bertajuk Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy in 2026, Senin, 19 Januari 2026.

Dino menilai kekuatan Amerika Serikat masih akan sangat menentukan arah politik global dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, dampak kebijakan luar negeri Washington tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat berpengaruh hingga puluhan tahun.

“Dengan Amerika Serikat sebagai negara adidaya, kita masih harus menghadapi setidaknya tiga tahun ke depan seperti ini. Dan tiga tahun kebijakan luar negeri AS bisa berdampak selama puluhan tahun,” ujar Dino.

Dalam konteks tersebut, ia menilai Indonesia perlu mempertimbangkan secara serius upaya mengurangi ketergantungan terhadap AS.

“Saya pikir kita perlu mempertimbangkan secara serius untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap Amerika Serikat,” tegas Dino.

Namun, Dino menekankan bahwa pengurangan ketergantungan tidak berarti menutup diri atau memutus hubungan. Yang lebih penting, menurut dia, adalah memastikan setiap bentuk keterlibatan Indonesia dengan kekuatan besar tetap terkelola dan tidak menggerus kemandirian strategis.

“Bukan sekadar mengurangi eksposur, tapi memastikan bahwa eksposur apa pun yang kita miliki bisa kita kelola dan tidak menghilangkan otonomi strategis kita,” jelas Mantan Duta Besar RI untuk AS tersebut. Ancaman Keterpaparan Berlebihan Pandangan serupa disampaikan Co-Founder FPCI, Prof. Dewi Fortuna Anwar. Ia menegaskan tidak ada satu negara pun yang seharusnya terlalu terekspos pada satu kekuatan besar, karena ketergantungan semacam itu membawa risiko serius.

“Beberapa tahun lalu kita sangat khawatir terhadap keterpaparan berlebihan pada Tiongkok,” kata Dewi.

Ia menyinggung kebijakan pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo yang membuat Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia sekaligus sumber utama investasi, terutama di sektor mineral kritis dan smelter.

Menurut Dewi, risiko ketergantungan tidak selalu muncul dalam bentuk tekanan politik langsung. Bahkan tanpa pemaksaan ekonomi, perlambatan ekonomi negara mitra dapat berdampak signifikan bagi Indonesia.

“Risikonya, bahkan jika Tiongkok tidak menggunakan pemaksaan ekonomi sekalipun, perlambatan ekonomi mereka akan langsung berdampak pada kita,” ujar Dewi.

Karena itu, Dewi menegaskan ketergantungan berlebihan terhadap siapa pun, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok merupakan kondisi yang tidak sehat bagi ketahanan nasional Indonesia.