HARIAN.FAJAR.CO.ID, GOWA–Anggota DPRD Gowa Muh Yusuf Harun, menegaskan sikap yang ia sampaikan ke publik bukanlah dorongan untuk pemekaran wilayah, melainkan tuntutan agar pemerintah daerah memberikan perhatian ekstra dan pemerataan pembangunan antara dataran tinggi dan dataran rendah.
Penegasan itu disampaikan Yusuf menyusul berkembangnya tafsir publik yang mengaitkan pernyataannya dengan isu pemekaran wilayah pegunungan. Fokus utama yang ia suarakan adalah keadilan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor.
Isu pembentukan Kabupaten Gowa Raya memang awalnya diembuskan Yusuf lantaran dia melihat ketimpangan dan gap besar antara dataran tinggi dan rendah di Gowa.
Kawasan pegunungan selama ini masih tertinggal, terutama dari sisi infrastruktur dasar seperti jalan. Padahal, wilayah dataran tinggi basis utama sektor pertanian yang menopang ekonomi masyarakat.
“Saya tidak-ji, bukan-ji persoalan mau pemekaran atau ndak. Yang penting, saya mau jangan ada ketimpangan soal pembangunan. Harus merata,” kata Yusuf.
Perhatian pembangunan selama ini cenderung terpusat di kawasan perkotaan, khususnya Sungguminasa. Sementara wilayah pegunungan masih banyak yang belum tersentuh secara optimal.
Kondisi jalan di sejumlah wilayah gunung bahkan sudah lama rusak dan tidak pernah mendapat perbaikan signifikan. Sementara beberapa wilayah perkotaan telah diaspal berulang-ulang, sedangkan ada wilayah di pegunungan yang bahkan tak pernah tersuntuh pembangunan aspal selama puluhan tahun.
Keadilan fiskal juga penting, mengingat masyarakat pegunungan memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara, termasuk membayar pajak dan retribusi daerah.
“Prinsip yang saya inginkan itu adalah pemerataan pembangunan dataran tinggi dan dataran rendah,” sambung politisi PPP ini.
Yusuf mengingatkan bahwa ketimpangan pembangunan berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Keresahan warga yang muncul belakangan ini merupakan akumulasi dari perasaan kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.
“Karena kalau ada ketimpangan, ini-mi ini timbul gejolak-gejolak, muncul karena ada ketimpangan, toh?” katanya.
Terkait isu pemekaran daerah, kalaupun ada diskursus semacam itu, hal itu bisa saja dilakukan melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai dari sumber daya alam (SDA) hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM).
“Tujuan pemekaran sebenarnya itu adalah percepatan pembangunan, salah satunya. Tapi tidak semua juga daerah-daerah kabupaten baru ini yang pemekaran itu melarat juga. Makanya saya bilang, Gowa ini perlu memang kajian-kajian mendalam bagaimana potensi sumber daya alamnya, bagaimana potensi sumber daya manusianya toh, bagaimana yang lain-lain kan itu semua harus dipikirkan,” paparnya.
Sejauh ini, kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum dicabut. Presiden Prabowo belum mengeluarkan kebijakan baru sejak Presiden Jokowi terakhir memekarkan Papua.
“Tetapi, kan, kajian-kajian sudah bisa dilakukan. Diskursusnya mungkin sudah ada juga beberapa, gitu. Artinya, kan, sama juga ini Bandung-Bandung Barat, toh? Bandung Barat, kan, itu daerah pegunungan juga, kulturnya sama seperti ini. Gitu. Kira-kira seperti itu,” ujarnya. (an/zuk)
