Ketimpangan Akses Ruang Terbuka Publik di Jakarta

Timpangnya penyediaan ruang terbuka publik di Jakarta mencerminkan kesenjangan sosial dan ketimpangan antarwilayah di ibu kota. Di tengah upaya penambahan dan perbaikan taman-taman perkotaan, pemerataan akses masyarakat ke ruang terbuka hijau masih minim perhatian.

Perbincangan warganet di platform X pada medio tahun 2025 lalu tentang ruang terbuka publik yang eksklusif untuk kalangan menengah atas menyiratkan keresahan terhadap kesenjangan akses ruang terbuka publik (RTH). RTH seperti halnya lapangan golf tidak susah ditemukan asal bisa membayar biaya masuknya. Sementara bagi warga biasa, rasanya sulit untuk menemukan ruang terbuka seluas lapangan golf di Jakarta tanpa membayar sepeser rupiah. Begitulah inti perbincangan kala itu.

Obrolan di media sosial tersebut mengungkapkan kondisi nyata kesenjangan sosial di ibu kota yang merembet ke penguasaan dan pemanfaatan ruang-ruang Jakarta. Pembangunan ruang publik seperti taman di kota-kota besar seringkali menyasar kawasan-kawasan tertentu. Area pusat pemerintahan, sentra bisnis, serta permukiman kalangan menengah atas sering menjadi prioritas pembangunan taman-taman untuk menunjang estetika kawasan bersangkutan. Di permukiman kalangan menengah atas, taman-taman menjadi syarat mutlak juga untuk menambah daya tarik dan daya jual secara bisnis.

Penelitian Litbang Kompas tentang aksesbilitas taman publik di DKI Jakarta selama Juni-Agustus 2025 juga menemukan adanya pola sebaran taman yang relatif timpang. Hal ini ditunjukkan dari indeks aksesbilitas taman yang diukur melalui metode Modified Two-Step Floating Catchment Area (M2SFCA), Moran’s I dan LISA clustering.

Singkatnya, metode itu mengukur seberapa baik akses masyarakat ke taman-taman publik yang tersebar di seluruh Jakarta berdasarkan waktu tempuh 10 menit dan besarnya kebutuhan yang dilihat dari jumlah populasi. Selain itu, pola sebaran dari aksesbilitas taman juga terlihat dari hasil penetilian ini. Skor indeks berkisar 0-100, di mana semakin tinggi skor, semakin baik aksesbilitas area tersebut bagi publik.

Hasilnya, mayoritas wilayah DKI Jakarta memiliki skor aksesbilitas berkisar 0,1 sampai 2,83. Artinya, mayoritas daerah di DKI Jakarta masih dapat mengakses taman publik dalam waktu 10 menit meskipun skor indeks tergolong rendah-menengah. Meski demikian, skor indeks aksesbilitas warga ke taman publik menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Beberapa kawasan, seperti area Monas, Menteng, dan Senayan, Jakarta Pusat; Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara; dan Taman Wiladatika, Jakarta Timur; memiliki skor yang cukup tinggi pada rentang 2,83 hingga 92,75. Artinya, wilayah-wilayah ini dapat mengakses taman lebih mudah dibandingkan dengan kawasan lain.

Sementara itu, beberapa kawasan di daerah Marunda dan Rorotan, Jakarta Utara; Cengkareng, Jakarta Barat; dan Pasar Rebo, Jakarta Timur; memiliki skor indeks 0 atau tidak memiliki akses ke taman. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan akses warga Jakarta ke taman publik. Sebagian kawasan sangat mudah menemukan taman, sedangkan di daerah lain tidak memiliki taman publik sehingga warga harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk menemukan taman.

Sebaran taman publik di Jakarta juga membentuk pola atau kluster yang unik. Sejumlah kawasan dengan skor indeks tinggi cenderung berada disekeliling area yang juga memiliki skor indeks tinggi. Begitu pula sebaliknya, area dengan skor rendah juga dikelilingi oleh lingkungan dengan aksesbilitas ke taman yang rendah. Hal ini semakin menegaskan bahwa kesenjangan penyediaan ruang terbuka publik berupa taman di Jakarta bukan fenomena yang acak melainkan mengelompok. Kondisi ini mengindikasikan penyediaan taman masih terkonsentrasi pada kawasan-kawasan tertentu saja.

Ada sejumlah alasan yang mendorong munculnya pola-pola tersebut. Pertama, beberapa taman yang ada di Jakarta terutama di kawasan dengan jumlah taman lebih banyak umumnya merupakan warisan historis. Situasi ini cukup kentara di Jakarta serta kota-kota besar lain di luar negeri seperti di Ho Chi Minh, Vietnam dan Budapest, Hungaria.

Di Jakarta, pembangunan kawasan permukiman khusus di era kolonial memasukkan rencana pengembangan taman sebagai fasilitas kawasan tersebut. Contohnya ada di kawasan Menteng yang pada awal abad 20 dikembangkan sebagai area permukiman elit dengan konsep “Garden City” atau kota taman pertama di Indonesia. Sesuai namanya, rencana pengembangan kawasan ini memprioritaskan pembangunan taman-taman di area permukiman yang kemudian masih tersisa sampai saat ini, salah satunya seperti Taman Suropati.

Alasan kedua adalah beberapa area dengan akses taman merupakan daerah yang berada di sekitar pusat pemerintahan, ekonomi-bisnis, dan pariwisata. Kawasan dengan fungsi khusus ini memang tampak memiliki lebih banyak ruang terbuka publik seperti halnya taman. Kepemilikan lahan yang jelas di kawasan-kawasan ini memudahkan pengembangan taman tanpa adanya konflik.

Di sisi lain, kawasan-kawasan tersebut menjadi prioritas pembangunan taman karena memiliki fungsi kawasan yang penting. Pembangunan ruang terbuka publik di kawasan pemerintahan dan bisnis dapat meningkatkan citra kawasan sehingga dapat menjadi ikon tersendiri bagi kawasan bersangkutan. Dengan kondisi tersebut, tidak heran jika Jakarta Pusat menjadi daerah yang paling mudah mengakses taman dibandingkan dengan kota-kota lain di Jakarta.

Sebaliknya, kondisi yang jauh berbeda terlihat pada kawasan permukiman padat penduduk seperti Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan indeks aksesbilitas taman, kawasan ini cukup sulit untuk mengakses taman karena ketersediaan taman yang terbatas. Menurut penelitian berjudul Perancangan Teater Pada Kawasan Marunda Untuk Mengatasi Permasalahan Lingkungan Yang Mengalami Industrialisasi, karakteristik kawasan Marunda membuat penyediaan taman kurang menjadi prioritas. Marunda identik dengan kawasan pesisir yang terdiri dari permukiman padat penduduk dari kalangan menengah bawah, area industri ,dan budidaya perikanan. Kombinasi fungsi kawasan ini membuat kebutuhan akan ruang terbuka publik cenderung terabaikan.

Perbedaan kemudahan akses warga ke taman antarkawasan di Jakarta itu turut menyiratkan kesenjangan sosial terhadap fasilitas publik dan jasa lingkungan. Kondisi ini cukup bertolakbelakang dengan keadilan lingkungan yang berusaha diupayakan dalam sejumlah peraturan yang telah diterbitkan.

Di antaranya seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 maupun Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021. Dalam sejumlah aturan ini, penyediaan ruang terbuka hijau termasuk taman dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah orang yang terlayani dan luasan RTH. Selain itu, taman-taman juga dibangun dengan mempertimbangkan pemerataan aksesbilitas warga pada jarak tertentu.

Hanya saja, hasil penelitian Litbang Kompas menunjukkan masih ada area-area yang luput dari jangkauan pelayanan taman publik. Padahal di area tersebut, kebutuhan terhadap ruang terbuka publik cukup tinggi mengingat kepadatan populasinya.

Dengan demikian, pembangunan taman-taman di Jakarta perlu memprioritaskan demand dari jumlah populasi yang sekiranya belum mendapatkan akses cukup baik ke ruang terbuka publik. Pemilihan lokasi pembangunan taman perlu diprioritaskan pada titik-titik hotspot tersebut. Bukan terus-menerus dilakukan pada lokasi-lokasi tertentu yang dirasa lebih “bernilai”. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong atau terbengkalai maupun melalui kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, dan pihak swasta. (LITBANG KOMPAS)