HARIAN FAJAR, KAIRO – Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak bisa menggantikan nurani dan otoritas agama.
Pernyataan tersebut disampaikan Menag saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Internasional bertajuk “Profesi dalam Islam: Etika, Dampak, dan Masa Depannya di Era Kecerdasan Buatan” yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo, Selasa (20/1/2026).
Kehadiran Menag Nasaruddin di Mesir merupakan bagian dari mandat Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat hubungan bilateral, sekaligus menghadiri pembukaan cabang Universitas Al-Azhar di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menag menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo serta apresiasi tinggi kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi.
“Saya menyampaikan penghargaan rakyat dan pemerintah Indonesia kepada Republik Arab Mesir atas peran historisnya dalam menyebarkan moderasi Islam dan memperkuat nilai-nilai keseimbangan di dunia,” ujar Nasaruddin.
Menag menyoroti tema seminar yang dinilainya sangat visioner. Menurutnya, di tengah perubahan dunia kerja yang sangat cepat akibat teknologi, Islam menawarkan konsep Ekoteologi.
Konsep ini memandang profesi bukan sekadar alat mencari nafkah, melainkan tanggung jawab moral untuk memakmurkan bumi.
“Dalam Islam, bumi adalah titipan Ilahi. Setiap profesi yang mengganggu keseimbangan lingkungan sejatinya telah menyimpang dari hakikat pembangunan peradaban,” tegasnya.
Mengutip pemikir Aljazair, Malik bin Nabi, Menag menjelaskan bahwa peradaban hanya bisa bangkit jika elemen manusia, tanah, dan waktu disatukan oleh dorongan moral.
Tanpa kendali etika agama, teknologi canggih justru berisiko menjadi alat penindasan.
Terkait fenomena AI, Menag mengungkapkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, terus berupaya mengintegrasikan nilai profesional dengan pendidikan agama.
Ia menekankan bahwa otoritas keagamaan di era digital harus tetap bersandar pada perpaduan teks, akal, dan realitas.
“Kecerdasan buatan, sebesar apa pun kemampuan analisisnya, tidak dapat menggantikan ijtihad manusia. AI harus tetap diposisikan sebagai alat bantu, bukan sumber mandiri atau pengganti untuk fatwa dan bimbingan keagamaan,” lanjut Menag.
Penguatan Hubungan RI-Mesir
Dalam kesempatan tersebut, Menag juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Wakaf Mesir, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari.
Ia mengenang momen hangat saat Prof. Usamah menjadi pejabat luar negeri pertama yang mengunjunginya langsung satu hari setelah pelantikan sebagai Menteri Agama.
“Ini adalah ungkapan tulus tentang kedalaman persaudaraan kedua negara. Kami berharap kerja sama lembaga keagamaan ini semakin kuat dalam melayani kemanusiaan,” pungkasnya. (*)
