ETIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menginisiasi pembentukan sebuah badan internasional baru yang disebut Board of Peace (Dewan Perdamaian), menyerukan sekitar 60 negara untuk bergabung dalam forum ini yang dirancang untuk menyelesaikan konflik global, dimulai dari konflik Gaza. Inisiatif ini telah memicu perhatian diplomatik luas dan diskusi panjang di berbagai ibu kota dunia.
Asal Usul dan Tujuan Inisiatif
Rencana pembentukan Board of Peace pertama kali diperkenalkan oleh Trump pada 15 Januari 2026, sebagai bagian dari strategi baru untuk mengelola konflik dan perdamaian global, terutama setelah perang panjang antara Israel dan Hamas di Gaza. Organisasi ini digambarkan sebagai badan multilateral yang dipimpin oleh Trump sebagai ketua seumur hidup, dengan mandat awal menangani transisi damai di Gaza dan kemudian diperluas ke wilayah konflik lain di dunia.
Menurut draf piagam yang beredar, badan ini akan:
- Mengawasi administrator teknokrat Palestina yang baru dibentuk untuk memimpin pemerintahan sementara di Gaza.
- Mengelola fase kedua rencana gencatan senjata Gaza, termasuk demiliterisasi, rekonstruksi, dan keamanan jangka panjang.
- Memperluas misi ke konflik lain di luar Timur Tengah setelah fase awal Gaza.
Undangan kepada Negara-Negara Dunia
Sejak 17 Januari 2026, pemerintah AS telah mulai mengirimkan surat undangan resmi kepada sekitar 60 negara untuk bergabung dalam Board of Peace. Beberapa respons awal dari negara-negara yang diundang meliputi:
- Hungaria menyatakan menerima undangan tersebut.
- Kazakhstan dan Uzbekistan menyetujui ajakan AS untuk bergabung sebagai anggota pendiri.
- Raja Yordania Abdullah II menerima undangan dan dokumen terkait sedang ditinjau oleh pemerintah Yordania.
- Undangan juga dilaporkan diberikan kepada Presiden Polandia Karol Nawrocki, dan informasi di media mengatakan Israel juga diundang, meskipun belum ada konfirmasi resmi penerimaan dari Tel Aviv.
- Undangan tersebar kepada negara-negara besar lain seperti India, Australia, Kanada, Mesir, Turki, Argentina, dan negara-negara Uni Eropa.
Struktur Keanggotaan dan Ketentuan Keuangan
Draf piagam yang diperoleh media internasional mengungkapkan bahwa status keanggotaan Board of Peace terdiri dari:
- Keanggotaan sementara tiga tahun untuk negara yang bergabung tanpa komitmen tambahan.
- Keanggotaan permanen bagi negara yang bersedia memberikan kontribusi finansial US$ 1 miliar.
Dana yang dikumpulkan diproyeksikan digunakan untuk rekonstruksi Gaza dan program pembangunan jangka panjang di wilayah konflik lain, meski rincian alokasi dana belum diumumkan secara lengkap oleh pemerintah AS.
Hubungan dengan PBB dan Reaksi Komunitas Internasional
Langkah Trump membentuk Board of Peace datang setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui mandat perdamaian untuk Gaza hingga tahun 2027, sebuah resolusi yang memperoleh abstain dari Rusia dan Tiongkok.
Namun, inisiatif ini menuai kecaman dan keprihatinan dari sejumlah diplomat dan pemimpin dunia, dengan beberapa menilai bahwa:
- Board of Peace berpotensi menjadi alternatif atau pesaing informal PBB, melemahkan peran badan multilateral tersebut.
- Model kepemimpinan seumur hidup yang memberi kendali luas kepada Trump dinilai bertentangan dengan praktik demokrasi dalam hubungan internasional.
- Beberapa negara besar seperti Perancis disebut telah menolak atau menyatakan skeptis terhadap mandat dan struktur organisasi baru ini.
Komentar dan Kritik
Para pengamat internasional juga mencatat bahwa Board of Peace:
- Dibentuk di tengah skeptisisme atas keberlanjutan gencatan senjata Gaza yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan masih menghadapi cekcok operasional.
- Belum secara jelas melibatkan wakil dari pihak Palestina dalam struktur keputusan utama, yang menyebabkan kritik tentang legitimasi dan representasi.
Beberapa analis bahkan memperingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan hati-hati, inisiatif ini bisa memperdalam polarisasi geopolitik dan berdampak negatif bagi kerja sama internasional yang lebih luas.
Kesimpulan:
Inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden Trump pada pertengahan Januari 2026 merupakan upaya baru dalam diplomasi global yang bertujuan menangani konflik mulai dari Gaza hingga potensi konflik lain di masa depan. Meskipun menawarkan visi alternatif untuk meredakan konflik, gagasan ini telah menarik tanggapan beragam dari negara-negara di seluruh dunia, dengan respons yang mencerminkan harapan dan kekhawatiran terhadap masa depan kerja sama multilateral di era pasca perang Gaza. (***)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3115954/original/043286400_1588218792-20200430-Energi-Weining-China-4.jpg)
