JAKARTA, DISWAY.ID - Terjaringnya Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, menambah deretan kepala daerah yang terindikasi menerima gratifikasi dan korupsi di pembuka Tahun 2026.
Kader Gerindra itu sempat menjadi sorotan pada Agustus 2025 lalu karena kebijakan kontroversial uyang menyulut amarah puluhan ribu warga Pati.
BACA JUGA:Ini Alasan KPK Periksa Bupati Sudewo di Kudus bukan di Pati Saat Kena OTT
BACA JUGA:Inilah Sosok Saksi Ahli yang Dibawa Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu: Pakar Citra Satelit!
Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Bahtra Banong menyayangkan kader Gerindra terjaring OTT. Bahtra mengatakan, bahwa Ketum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mengingatkan agar seluruh kader bekerja setulus hati melayani rakyat.
"Ya Pak Prabowo kan sering mengingatkan semua kader ya, untuk agar berhati-hati lah. Jadi terus bekerja untuk masyarakat. Itu aja pesan Pak Prabowo kan harus kepala-kepala daerah Gerindra harus bekerja untuk rakyatlah," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.
Bahtra menambahkan bahwa perkara korupsi yang diduga dilakukan Sudewo merupakan urusan pribadi. Hal ini tak menjadi serta merta tanggung jawab Gerindra karena partai terus melakukan pembinaan kepada kader untuk tidak menyalahgunakan kewenangan.
"Ya itu kan personal pribadi ya. Dan kami di Partai Gerindra kan terus melakukan pembinaan buat kader-kader agar setiap kader itu untuk terus bekerja untuk rakyat," tuturnya.
Bahtra meyakini bahwa Kemendagri telah maksimal melakukan pengawasan terhadap kepala daerah. Namun, dia tetap meminta Kemendagri untuk meningkatkan pengawasannya terhadap para kepala daerah.
"Ya selama ini kan berjalan maksimal ya pengawasan dari Kemendagri. Kita terus minta Kemendagri juga untuk terus melakukan pengawasan," tuturnya.
Sebelumnya, uru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa alasan pemeriksaan Bupati Pati Sudewo di Kudus. Menurutnya, pemeriksaan Sudewo di Kudus, guna pemeriksaan yang lebih efektif.
Diketahui, Bupati Pati, Sudewo sempat didemo oleh warganya sendiri, lantaran kebijakanya yang akan menaikan pajak tanah sebesar 300 persen.
BACA JUGA:Rudy Susmanto Gandeng KPK Dampingi Pemkab Bogor Jalankan Program Strategis Daerah
"Tentu pemilihan tempat untuk melakukan pemeriksaan itu pertimbangan tim di lapangan, supaya pemeriksaan juga bisa berjalan berlangsung secara efektif, karena memang pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan itu ada beberapa. Ya tentunya itu butuh lokasi-lokasi untuk melakukan pemeriksaan oleh tim di lapangan," katanya, kepada wartawan, di gedung Merah Putih, Selasa 20 Januari 2026.
Saat ini, kata Budi, Sudewo bersama 7 orang lainya tengah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- 1
- 2
- »
