Komisi X DPR Tegaskan Rekonstruksi Sekolah Bencana Jangan Ambil Dana Revitalisasi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi X DPR RI meminta pemerintah agar anggaran khusus kebencanaan digunakan untuk mempercepat pemulihan sekolah rusak akibat bencana di wilayah Sumatera.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan agar rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah rusak akibat bencana dibiayai melalui anggaran khusus kebencanaan, bukan dari anggaran revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Hetifah usai rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, menyusul laporan Kemendikdasmen terkait pemulihan layanan pendidikan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

BACA JUGA:Kemendagri Minta Nakes Aceh Bersabar Soal Ganti Rugi Rumah, Tunggu Validasi NIK Rampung

Pernyataan tersebut disampaikan Hetifah melalui pesan WhatsApp, di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.

Hetifah mengapresiasi langkah cepat Kemendikdasmen dalam penanganan darurat hingga pemulihan bertahap. 

Berdasarkan data bahwa ada 4.639 satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat terdampak, menyebabkan lebih dari 683 ribu siswa mengalami gangguan pembelajaran.

Sedangkan untuk tahun 2026, kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah mencapai Rp2,247 triliun, dengan mayoritas di Provinsi Aceh. 

Saat ini, sekitar 96 persen sekolah telah kembali beroperasi, meski sebagian masih menggunakan fasilitas darurat.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan pembelajaran darurat, tunjangan bagi lebih dari 16 ribu guru terdampak, serta menyiapkan percepatan rehabilitasi bagi sekolah dengan kerusakan sedang hingga berat.

BACA JUGA:Kemenkes: Virus H3N2 Subclade K di Indonesia Terkendali, Tren Kasus Terus Menurun di Awal 2026

Terakhir, Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan sektor pendidikan agar hak belajar peserta didik tetap terpenuhi secara berkelanjutan, termasuk di masa pascabencana," pungkasnya.