Pantau - Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua menggelar pertemuan dengan Deputi Bidang Pengembangan Wilayah Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada Senin, 19 Januari 2026, guna membahas Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) dan persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus.
Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan DaerahKetua KEPP Otsus Papua, Velix Wanggai, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari proses konsultasi dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan nasional dengan kondisi dan kebutuhan Papua.
"Kementerian PPN/Bappenas telah mengundang kami untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua," ungkapnya.
Ia menilai momen ini sangat strategis untuk menyelaraskan kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan antara kementerian/lembaga pusat dengan pemerintah daerah.
"Kami dan Bappenas telah menyepakati pentingnya penyatuan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap target nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus upaya percepatan pengurangan kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia," ujarnya.
Menurut Velix, pembangunan Papua tidak boleh hanya mengejar kecepatan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.
"Kami berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan," ia mengungkapkan.
Kemiskinan Ekstrem Jadi Tantangan UtamaAnggota KEPP Otsus Papua, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan di Papua.
Dalam diskusi bersama Bappenas, ia menekankan bahwa berbagai persoalan mendasar perlu segera diatasi agar pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.
Paulus menyebutkan bahwa salah satu indikator utama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih tergolong rendah dan menjadi cerminan dari ketertinggalan pembangunan di wilayah tersebut.
"Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan hari ini berhasil melakukan brainstorming mengenai akar persoalan Papua. Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan," katanya.
Ia juga menyatakan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas karena menjadi pemicu berbagai persoalan lain, termasuk masalah sosial dan gangguan keamanan.
