Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengelola anggaran jumbo pada 2026, yakni mencapai Rp335 triliun. Hal ini seiring bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya telah memperoleh pagu anggaran dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp268 triliun. Di luar itu, pemerintah juga mencadangkan tambahan anggaran senilai Rp67 triliun yang dapat digunakan apabila diperlukan.
“Badan Gizi Nasional sudah memperoleh Undang-Undang APBN 2026 dengan pagu Rp268 triliun, tapi pemerintah atau presiden sudah mencadangkan Rp67 triliun. Nanti kalau tergunakan oleh Badan Gizi, itu akan totalnya Rp335 triliun,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dadan menjelaskan anggaran tersebut merupakan perpaduan antara belanja program dan dukungan operasional kelembagaan. Dia juga memastikan alokasi anggaran BGN tidak berdampak pada pemangkasan sektor lain, termasuk pendidikan.
Secara terperinci, dari total pagu anggaran 2026 senilai Rp268 triliun, sekitar 95,4% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional.
Dari sana, anggaran Rp248,28 triliun khusus untuk program MBG. Selain itu, terdapat alokasi non-MBG sebesar Rp7,45 triliun.
Baca Juga
- BGN Setop 10 SPPG Bermasalah Imbas Keracunan MBG
- Menanti Taji MBG dan Program Magang Redakan Badai PHK
- Bos BGN Bakal Angkat 32.000 Pekerja Dapur MBG jadi ASN pada Februari 2026
Lebih terperinci lagi, anggaran non-MBG mencakup penyediaan dan penyaluran senilai Rp1 triliun, sistem dan tata kelola senilai Rp145,94 miliar. Kemudian, promosi, edukasi kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat senilai Rp338,54 miliar, serta pemantauan dan pengawasan senilai Rp801,05 miliar.
Dadan menuturkan, dari anggaran pengawasan tersebut, sekitar Rp700 miliar akan diswakelolakan tipe dua kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Selain itu, BGN juga mengalokasikan Rp12,16 triliun untuk dukungan manajemen. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4,97 triliun ditempatkan dalam skema reserve output (RO) khusus, yang hanya dapat dicairkan setelah memperoleh persetujuan Presiden melalui rapat terbatas.
“Jadi ada block anggaran Rp4,9 triliun dan bisa kita cairkan kalau kita sudah bisa meminta persetujuan kepada presiden lewat ratas,” terangnya.
Serapan Anggaran MBG 2025Di sisi lain, BGN mencatat kinerja penyerapan anggaran sepanjang 2025. Untuk program pemenuhan gizi nasional, pagu sebesar Rp59,24 triliun berhasil terserap 99,5% sebelum adanya tambahan anggaran. Sementara itu, penyerapan anggaran untuk dukungan manajemen baru mencapai 45,9%.
Setelah pemerintah memberikan anggaran biaya tambahan di akhir tahun, total penyerapan anggaran BGN meningkat menjadi 81,6%. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan rendahnya serapan dukungan manajemen disebabkan oleh keterbatasan waktu eksekusi
Namun, setelah pemerintah memberikan anggaran biaya tambahan pada akhir tahun, total penyerapan anggaran BGN meningkat menjadi 81,6%. Dadan menjelaskan rendahnya serapan dukungan manajemen disebabkan oleh keterbatasan waktu eksekusi.
“Ada dukungan manajemen yang tidak bisa kita serap karena yang kita ajukan terkait dengan optimalisasi, baru dikeluarkan izinnya pada tanggal 30 oleh Kementerian Keuangan sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk mengeksekusi anggaran tersebut,” ungkapnya.
Meski demikian, tambahan anggaran tersebut dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan program MBG pada akhir 2025.
“Anggaran biaya tambahan yang menyelamatkan bantuan pemerintah di saat-saat terakhir karena pada saat seminggu terakhir di bulan Desember itu kita kekurangan anggaran untuk program makan bergizi dan kami eksekusi dengan anggaran biaya tambahan,” pungkasnya.
