JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Anggota Komisi II DPR RI menyoroti persoalan praktik politik uang (money politics) yang dinilai tidak pernah tuntas sejak era reformasi hingga saat ini.
Isu tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama akademisi terkait Revisi Undang-Undang Pemilu, Selasa (20/1/2026).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, fenomena politik uang justru semakin menguat dari satu periode pemilu ke periode berikutnya.
“Saya yakin kalau di sini disurvei nih, banyak yang mengatakan ampun dengan fenomena money politics di periode-periode sebelumnya naik. Apa kita akan jatuh ke lubang yang sama? Bukan dua kali, ini berkali-kali gitu loh,” ujar Mardani di Gedung DPR RI.
Baca juga: Legislator PDIP Sebut UU Pilkada Masih Mungkin Direvisi Bareng UU Pemilu
Menurut dia, politik uang berpotensi melahirkan parlemen yang kehilangan fungsi kontrol karena diisi oleh mereka yang memiliki modal besar.
“Dan akhirnya akan terbentuklah DPR yang tidak punya kontrol karena diisi para pengusaha, mereka yang punya uang, yang akhirnya terjadilah systemic oligarchic gitu loh, dan itu sangat berbahaya,” kata Mardani.
Dukung proporsional terbukaDalam kesempatan itu, Mardani juga menyinggung sejumlah isu krusial dalam revisi UU Pemilu, mulai dari sistem pemilu hingga keserentakan pemilu nasional dan daerah.
Dia menyatakan dukungannya terhadap sistem pemilu proporsional terbuka. Proporsinal terbuka berarti pemilih dapat memilih nama caleg, bukan hanya memilih parpolnya saja di bilik suara pemilu.
“Dari lima yang disampaikan, sistem pemilu terbuka makin sangat jelas. Saya dukung terbuka, karena ini luar biasa,” jelas Mardani.
Baca juga: Revisi UU Pemilu, CSIS Minta Sistem Proporsional Terbuka Tetap Dipertahankan
Sementara itu, terkait ambang batas parlemen, Mardani menilai ketentuan 4 persen yang berlaku saat ini masih layak dibahas ulang, seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Empat persen kemarin sebetulnya masih udah lumayan, tapi karena MK sudah eh memutuskan kita perlu mencari proporsi yang terbaik, eh kita bisa bahas,” ucap dia.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Taufan Pawe juga menilai praktik politik uang telah menjadi stigma dalam demokrasi Indonesia. Dia pun menyinggung lemahnya penyelenggaraan pemilu yang turut memperparah masalah tersebut.
“Money politics itu adalah masalah yang sudah menjadi stigma bagi kita semua,” ujar Taufan.
Menurut dia, berdasarkan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pelolosan calon bermasalah.
“Ada periodisasi sudah lewat, masih diloloskan sebagai calon. Ada calon yang menggunakan ijazah palsu, pakai C lagi. Mana lagi money politics,” kata Taufan.
Baca juga: Draf Revisi UU Pemilu Ditargetkan Rampung Juni 2026, Selesai Dibahas pada November
