GenPI.co - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengurangi kuota produksi batu bara dan nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi.
Langkah itu dinilai tepat untuk mengembalikan keseimbangan pasar komoditas energi.
Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan pemangkasan produksi diperlukan setelah harga batu bara Indonesia sempat kehilangan daya saing akibat pasokan yang terlalu melimpah.
Menurut dia, produksi yang berlebihan bisa menekan harga dan merugikan pelaku usaha.
"Dengan produksi yang terkendali, harga bisa bergerak stabil. Ini menyediakan ruang bagi pengusaha batu bara untuk tetap memperoleh margin keuntungan yang wajar," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/1).
Yayan menyebut kebijakan serupa juga relevan diterapkan pada komoditas nikel.
Indonesia saat ini menguasai 50-60 persen pasokan nikel dunia, sehingga setiap kebijakan produksi memiliki dampak signifikan terhadap pasar global.
"RKAB yang lebih ketat membantu menstabilkan harga nikel. Kepastian harga ini krusial bagi investor," katanya.
Pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menilai stabilisasi harga melalui pengaturan RKAB bisa menguntungkan negara.
Harga yang terprediksi membuat perencanaan bisnis dan penerimaan negara menjadi lebih sehat.
"Kalau pasokan berlebih, harga jatuh dan semua pihak dirugikan. Dengan produksi yang diatur, harga lebih rasional dan bisa berdampak positif bagi keuangan negara," kata Acuviarta.
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran Bonti Wirainata menilai kebijakan ini juga sejalan dengan agenda transisi energi nasional.
"Ini tidak hanya soal menjaga harga, tetapi juga tentang menekan ketergantungan pada energi fosil agar tidak menimbulkan risiko stranded asset di masa depan," ujar Bonti. (*)
Simak video berikut ini:
