Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 10 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hal ini karena SPPG tersebut menjadi penyebab terjadinya insiden keracunan atau gangguan pencernaan dalam program Makan Bergizi (MBG) di awal 2026.
“Kami hentikan operasionalnya. Bahkan kalau ditemukan pelanggaran yang fatal, penghentiannya bisa lebih lama dan insentif tidak kami berikan sampai mereka memperbaiki diri,” kata Dadan saat ditemui di kompleks DPR RI, Selasa (20/1).
BGN menyayangkan kejadian keracunan ini masih terjadi di program MBG. Mereka sebelumnya telah menargetkan agar tidak terjadi lagi insiden keracunan dalam program MBG di 2026.
Meskipun memang tren keracunan sudah menurun sejak akhir 2025. Puncak kejadian keracunan terjadi pada Oktober 2025 sebanyak 85 kasus, kemudian menurun jadi 40 kejadian pada November 2025, 12 kejadian di Desember 2025, dan 10 kejadian pada Januari 2026.
“Namun, ternyata masih terjadi, dan ini sangat kami sesalkan,” ujarnya.
Menurut Dadan, insiden keracunan tersebut terjadi karena SPPG tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara benar. Dadan menyoroti salah satu kasus keracunan yang terjadi di Mojokerto disebabkan oleh kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Saya kira itu akibat pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP,” ucapnya..
BGN mengatakan realisasi anggaran untuk program MBG sudah mencapai Rp 17,39 triliun per hari ini Selasa (20/1). Jumlah ini terhitung sejak 8 Januari lalu atau hari pertama program MBG berjalan pada 2026.
“Mendekati Rp 18 triliun, mungkin ini salah satu badan atau kementerian yang sudah bisa merealisasikan anggaran sebesar itu,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).
Dia menyebut anggaran tersebut langsung masuk ke kantong kas SPPG. Anggaran ini 70% digunakan untuk membeli bahan baku, 20% untuk membiayai operasional, termasuk gaji relawan, dan 10%nya untuk insentif bagi seluruh mitra yang terlibat.
Dadan menyebut per Senin (19/1) sudah ada 21.102 SPPG. Makan Bergizi Gratis juga telah menjangkau 58,3 juta penerima manfaat. Seluruh SPPG yang berdiri ini dibiayai sepenuhnya oleh mitra. Hingga saat ini belum ada uang negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur SPPG.
“Target SPPG di 2026 kami perkirakan 28 ribu unit aglomerasi dan 8.617 unit di daerah terpencil,” ujarnya.
