Sekjen PBB Batalkan Kehadiran di Davos Akibat Flu Berat, Ketegangan Geopolitik AS Mewarnai Forum Ekonomi Dunia

Pantau - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membatalkan rencananya untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, karena mengalami flu berat.

Informasi tersebut disampaikan oleh juru bicara Guterres pada Senin, 19 Januari.

"Sekjen saat ini berada di dekat Jenewa, Swiss, di mana dia bertemu dengan perwakilan khusus dan pribadinya serta para utusan. Setelah pertemuan ini, dia akan kembali ke New York dan telah membatalkan rencana perjalanannya ke Davos karena flu berat," ungkap juru bicara tersebut.

Davos adalah sebutan informal untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia yang diadakan setiap bulan Januari di Swiss.

Forum ini mempertemukan para pemimpin politik global, kepala perusahaan besar, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu utama dunia, termasuk ekonomi, geopolitik, dan sosial.

KTT WEF tahun ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik yang dipicu oleh sejumlah kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Pekan sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan pembentukan sebuah dewan baru untuk mendukung rencana 20 poin Trump guna mengakhiri konflik Israel di Gaza secara permanen dan memulai pembangunan kembali wilayah tersebut.

Dewan ini akan memiliki fungsi untuk "memberikan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, dan memastikan akuntabilitas saat Gaza bertransisi dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan."

Sebagai bagian dari implementasi, AS juga membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza serta dua badan lainnya: Dewan Eksekutif pendiri dan Dewan Eksekutif Gaza.

Trump juga mengundang sejumlah kepala negara tambahan untuk bergabung, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Secara terpisah, pada Sabtu, Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif atas produk dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari.

Tarif tersebut akan dimulai sebesar 10 persen dan meningkat menjadi 25 persen pada bulan Juni.

Alasan penerapan tarif adalah penolakan negara-negara tersebut terhadap rencana Amerika Serikat yang ingin membeli Greenland dari Denmark.

Trump menyatakan bahwa tarif akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan untuk "pembelian penuh dan total" wilayah Greenland oleh Amerika Serikat.

Trump mengklaim bahwa keamanan nasional menjadi alasan utama serta menyatakan bahwa "perdamaian dunia dipertaruhkan".

Greenland merupakan wilayah berpemerintahan sendiri di bawah Kerajaan Denmark dan dikenal memiliki posisi strategis serta kekayaan sumber daya mineral.

Namun, baik pemerintah Denmark maupun Greenland telah menolak wacana penjualan dan kembali menegaskan kedaulatan Denmark atas wilayah tersebut.