Jakarta, CNBC Indonesia
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan memicu bencana Sumatra. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan setelah terjadi bencana Sumatra, Satgas PKH mempercepat audit di 3 provinsi tersebut dan melaporkan kepada Presiden. Presiden Prabowo Subianto pun memutuskan mencabut izin. Selengkapnya dalam Breaking News CNBC Indonesia, Selasa, 20 Januari 2026
