Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong keterlibatan lebih besar Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemasok bahan baku pangan. Penguatan rantai pasok berbasis desa dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus memperluas dampak ekonomi di tingkat lokal.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada 2026 pemerintah berharap semakin banyak Koperasi Desa Merah Putih terlibat aktif dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program prioritas nasional tersebut.
“Diharapkan tahun ini kontribusi Koperasi Desa Merah Putih akan terus meningkat,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Menurut Dadan, keterlibatan koperasi desa sebagai pemasok MBG memiliki nilai strategis ganda. Selain menjamin ketersediaan bahan pangan segar dan berkelanjutan, skema ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa serta memperkuat kemandirian pangan nasional.
BGN menilai, pendekatan berbasis desa akan memperpendek rantai distribusi, menekan biaya logistik, serta memastikan bahan baku yang digunakan dalam program MBG berasal dari sumber yang lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat.
“Penguatan pemasok lokal menjadi salah satu kunci agar program ini berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat,” kata Dadan.
BGN mencatat, hingga 20 Januari 2026, jumlah pemasok bahan baku pangan untuk Program MBG telah mencapai 61.857 pihak. Angka ini menunjukkan ekosistem pendukung MBG yang terus berkembang seiring perluasan cakupan program.
Rincian pemasok tersebut terdiri atas: 7.098 koperasi, 806 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 82 BUMDesma, 26.899 pelaku UMKM, 26.773 pemasok lainnya serta 199 Koperasi Desa Merah Putih.
Meski jumlah Koperasi Desa Merah Putih masih relatif kecil dibandingkan kategori pemasok lainnya, BGN menilai potensi peningkatannya sangat besar, terutama seiring pembentukan dan penguatan koperasi desa di berbagai wilayah.
Dari sisi penerima manfaat, Program MBG telah menjangkau sekitar 59,86 juta orang di seluruh Indonesia. Kelompok penerima meliputi balita, peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudhatul Athfal, siswa sekolah dasar hingga menengah, santri pondok pesantren, serta tenaga pendidik.
“Dari segi penerima manfaat makan bergizi, saat ini sudah mencapai sekitar 59,86 juta orang,” ujar Dadan.
Cakupan tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia.
Meski cakupan penerima manfaat tergolong luas, BGN mengakui masih terdapat ruang besar untuk perluasan program, khususnya di pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya.
Untuk itu, peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi fokus utama pada awal 2026. SPPG berperan sebagai unit layanan yang mengelola distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat di wilayah tertentu.
“Kami masih harus meningkatkan cakupan pondok pesantren dan sekolah keagamaan lain. SPPG perlu dibangun sejak awal tahun karena pesantren baru mencakup sekitar 534.000 penerima manfaat,” jelas Dadan.
Salah satu tantangan utama dalam perluasan MBG ke pesantren adalah keterbatasan data. Dadan menyebutkan bahwa tidak seluruh pesantren tercatat secara lengkap di Kementerian Agama, sehingga proses pendataan lapangan masih terus dilakukan.
BGN memandang pembaruan data secara rutin sebagai langkah penting agar jangkauan program semakin merata dan tepat sasaran.
“Pendataan terus kami lakukan karena masih ada pesantren yang belum terdata secara administratif,” katanya.
Hingga saat ini, BGN mencatat terdapat 21.102 SPPG yang telah beroperasi dan menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat. Untuk menjalankan layanan tersebut, kebutuhan dana operasional harian diperkirakan mencapai Rp 855 miliar.
Angka ini mencerminkan besarnya skala program MBG sekaligus tantangan dalam menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya di lapangan.
Dadan menjelaskan bahwa struktur anggaran Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan dan kualitas layanan. Dari total anggaran MBG: Sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan, 20 persen digunakan untuk biaya operasional, termasuk relawan dan 10 persen dialokasikan untuk insentif mitra.
Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran MBG langsung mengalir ke sektor pangan dan pemasok, yang diharapkan memberikan efek pengganda bagi perekonomian lokal.
Program Makan Bergizi Gratis resmi mulai berjalan pada 6 Januari 2025 dengan tahap awal melibatkan 190 SPPG di 26 provinsi. Sejak itu, kapasitas layanan terus ditingkatkan secara bertahap seiring kesiapan infrastruktur dan sumber daya.
BGN memastikan perluasan program akan tetap memperhatikan aspek kualitas, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Ke depan, BGN berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi desa, BUMDes, UMKM, dan masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan MBG sebagai program strategis nasional.
