Siklus Banjir di Jalur Rel, Tantangan Infrastruktur Nasional

Cuaca ekstrem di Pulau Jawa sepekan terakhir tidak saja menyebabkan banjir yang menghambat aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga mengganggu perjalanan kereta api. Terutama berdampak pada jalur kereta api di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Banjir di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengakibatkan sebagian rel terendam, sehingga kereta api tidak bisa melintas. Salah satu yang terendam adalah jalur kereta api petak Pekalongan-Sragi Kilometer 88 dan 89. Jalur utara Jawa yang selama ini menjadi tulang punggung pergerakan orang dan barang pun lumpuh sementara.

Terendamnya jalur kereta api sejak Jumat (16/1/2026) di Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang tersebut berdampak pada lumpuhnya perjalanan kereta api, baik kereta lokal, aglomerasi, maupun jarak jauh.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat, hingga Senin (19/1/2026) sebanyak 108 perjalanan KA yang melintasi jalur utara Jawa Tengah terpaksa dibatalkan.

Selain pembatalan perjalanan, terdapat 31 perjalanan KA yang pola operasinya diputar atau dialihkan melalui jalur selatan dan 76 lainnya mengalami keterlambatan dengan rata-rata mencapai 240 menit.

Selama periode itu, tercatat 10.985 penumpang terdampak dan membatalkan tiket yang sudah dibeli. PT KAI (Persero) mencatat, total nilai pengembalian dana (refund) tiket bagi sekitar 18.000 dari total 258.000 tiket penumpang yang terjual mencapai Rp3,5 miliar akibat pembatalan massal perjalanan kereta api.

Peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi. Pada awal 2025, terjadi banjir yang menggenangi jalur rel di KM 32 antara Stasiun Gubug dan Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah.

Demi keselamatan penumpang, peristiwa tersebut memaksa PT KAI menjadwal ulang perjalanan sejumlah kereta dan memicu pembatalan ribuan penumpang, serta penerapan jalur alternatif yang lebih panjang.

Kemudian pada Oktober 2025, genangan air yang terjadi di sekitar jalur rel Semarang juga mengganggu operasional kereta api. Antara lain membuat penjadwalan ulang rute kereta lokal jarak menengah seperti Kedung Sepur dan Banyubiru yang menjadi tulang punggung mobilitas antarkota di Jawa.

Pola kejadian yang berulang di lokasi-lokasi yang relatif sama setiap musim hujan dan cuaca ekstrem menunjukkan, persoalan banjir di Daop 4 bersifat struktural dan bukan insidental, sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang.

Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit pilihan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari sebagai kereta komuter maupun untuk perjalanan jauh antar kota, terutama saat libur Lebaran, Natal, dan Tahun Baru (Nataru).

Dengan perbaikan dan peningkatan layanan yang dilakukan PT KAI, menggunakan moda kereta api dinilai lebih efisien, tepat waktu, aman, dan nyaman. Harga tiket juga terjangkau dengan semakin banyaknya pilihan kereta dengan berbagai kelas.

Tren jumlah penumpang kereta api juga semakin meningkat, setidaknya dalam tiga tahun terakhir setelah Pandemi Covid-19. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penumpang kereta api tujuan Jawa (Non Jabodetabek) meningkat 35,8 persen setelah pandemi, yaitu dari 54.454 orang tahun 2022 menjadi 73.946 orang tahun 2023.

Kemudian sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 89.665 orang atau meningkat 21,3 persen dari tahun sebelumnya. Bahkan tahun 2025, sampai November sudah tercatat 88.508 orang penumpang. Belum terhitung libur Nataru.

Selain momen Lebaran dan Nataru, akhir pekan panjang menjadi kesempatan yang dipilih sebagian orang untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api, apakah untuk pulang kampung atau berlibur.

Momen akhir pekan panjang 16-18 Januari 2026 lalu tentunya menjadi kesempatan bagi PT KAI untuk meraih keuntungan karena jumlah penumpang pasti melonjak. Sayangnya, banjir yang menghambat perjalanan kereta api justru datang di saat yang sama.

Kerugian finansial muncul dari berbagai sisi. Dari sisi perusahaan, banjir memunculkan kerugian berlapis. Selain kehilangan pendapatan akibat pembatalan perjalanan dan refund tiket, PT KAI harus menanggung biaya pemulihan infrastruktur.

Setelah air surut, jalur rel tidak serta-merta bisa langsung dioperasikan. Pada kasus banjir di Grobogan, dibutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk perbaikan hingga normal kembali.

Pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan stabilitas rel dan bantalan. Pekerjaan ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, selama jalur belum pulih sepenuhnya, kapasitas angkut jaringan kereta api nasional ikut berkurang.

Bagi penumpang, banjir di jalur rel berarti ketidakpastian. Pembatalan perjalanan, keterlambatan berjam-jam, hingga keharusan memutar melalui jalur selatan menjadi konsekuensi yang harus diterima.

Ribuan penumpang terpaksa mengubah jadwal perjalanan, menunda agenda penting, atau bahkan membatalkan perjalanan sama sekali. Meski uang tiket dikembalikan 100 persen, penumpang mengalami kerugian lainnya, misalnya pembatalan hotel yang sudah dibayar atau kerugian bisnis bagi yang melakukan perjalanan bisnis.

Selain itu kereta barang juga menjadi korban. Jalur Pantura merupakan salah satu koridor utama angkutan logistik berbasis rel di Jawa. Ketika jalur ini terganggu, distribusi barang dari dan ke pelabuhan, kawasan industri, serta pusat-pusat konsumsi ikut tersendat. Dampak lebih luasnya biaya akan membengkak.

Problem banjir di rel Daop 4 Semarang menunjukkan, akar persoalan yang kompleks, jauh lebih dari sekadar curah hujan tinggi tetapi kombinasi faktor rob, topografi dataran rendah, dan masalah drainase.

Sistem drainase di sepanjang jalur Pantura yang melewati kawasan rendah tidak memadai menghadapi volume air akibat curah hujan dan gelombang pasang.

Di samping itu penurunan muka tanah di dataran utara Jawa juga menurunkan elevasi rel relatif terhadap permukaan air, membuat rel lebih mudah terendam saat banjir datang.

Kondisi tersebut membuat problem genangan di jalur kereta api berikut dampaknya akan terus berulang sehingga perlu solusi jangka panjang yang tidak sekadar perbaikan rel.

Sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan, mulai dari peninggian rel di titik-titik rawan, pembangunan tanggul sementara, hingga penempatan petugas ekstra saat hujan ekstrem.

Sistem peringatan dini dan pemantauan cuaca juga semakin diperkuat bekerja sama dengan BMKG. Namun solusi jangka panjang dan menyeluruh perlu diambil agar kerugian tidak berulang setiap tahun.

Perbaikan sistem drainase atau penanganan tata air di sekitar jalur rel menjadi kebutuhan mendesak. Saluran air yang memadai, penguatan tanggul sungai, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan instansi pengelola sumber daya air perlu diperkuat.

Namun, dalam jangka panjang, solusi struktural seperti pembangunan rel layang di titik-titik rawan banjir patut dipertimbangkan secara serius. Catatan panduan transportasi yang tahan bencana dan tantangan iklim oleh Bank Dunia menyebutkan, elevasi struktur sebagai bagian dari adaptif desain terhadap risiko banjir untuk jaringan transportasi, termasuk rel.

Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur beradaptasi iklim menjadi jalan keluar strategis untuk memutus siklus gangguan banjir yang berulang menghambat operasional kereta api. Dengan demikian akan memperkuat sistem transportasi nasional. (LITBANG KOMPAS)