Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Cipinang, Jakarta Timur pagi ini. Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan nilai A Plus terhadap SPPG yang dikelola Korps Bhayangkara itu.
Taruna beserta jajaran melihat langsung setiap ruangan dan operasional di SPPG. Mulai dari dapur produksi, ruang penyimpanan bahan baku basah dan kering, ruang penyimpanan alat masak, ruang pengemasan hingga ruang uji laboratorium MBG sebelum diedarkan.
"Kesimpulannya nilai yang kami berikan adalah A Plus," kata Taruna usai peninjauan di lokasi, Rabu (21/1/2026).
Taruna awalnya mengecek bahan baku makanan yang diproduksi pada SPGG tersebut. Mulai dari sumber bahan baku hingga cara penyimpanannya.
Dia menjelaskan penyimpanan bahan baku kering dan basah harus dibedakan. Tujuannya untuk menjaga mutu dan mencegah kerusakan hingga kontaminasi pada bahan makanan yang akan diolah.
"Kan ada penyimpanan antara bahan yang basah dengan bahan yang kering. Berapa lama dan berapa derajat disimpannya itu kan perlu diatur. Kami cek, ada yang bisa cukup di 4 derajat celcius, ada yang harus di bawah 0 misalnya -18 atau -20 derajat celcius, itu semua sudah disiapin secara bagus," ucap Taruna.
Taruna kemudian mengamati proses memasak di dapur produksi SPPG. Dia mengapresiasi keberagaman menu dengan kesesuaian nilai gizi dari produk makanan yang disajikan SPPG Polri.
Makanan dibagi dalam empat kategori seperti Balita, Kelas Kecil, Kelas Besar dan Ibu Hamil & Ibu Menyusui. Setiap kategori disajikan dengan menu yang sama namun porsi dan nilai gizi berbeda.
"Kan kalau setiap hari sama menunya kan tentu membosankan bagi penerima," tutur dia.
Dalam peninjauan itu, Taruna memuji keberadaan laboratorium ruang uji makanan di SPPG Polri itu. Menurutnya hal itu merupakan keunggulan SPPG Polri untuk memastikan keamanan pangan produk yang akan didistribusikan.
"Ada yang satu yang melebihi standar, yaitu screening terakhirnya, pengecekan testnya sebelum dibagi, yaitu ada pengecekan kimia dan kimiawinya, arsenik, kemudian formalin dan sebagainya. Itu nilai plus, makanya kesimpulannya setelah kita datang ke SPPG ini, kita berterima kasih karena sudah dijalankan sesuai dengan prosedur," ungkap Taruna.
BPOM, kata Taruna, sebenarnya belum mewajibkan SPPG melakukan tes kit tersebut. Namun, Polri telah inisiatif menerapkan food safety pada SPPG-nya.
"Tentu kan banyak faktor, karena itu pengetesan itu tidak murah. Ada biaya kitsnya, biaya regennya, terus ada biaya sampelnya, tambah ada biaya ahlinya, kan itu harus ada ahli," terang Taruna.
Dia pun mengungkap kelebihan SPPG Polri. Salah satunya yang dia sorot adalah ketatnya standar keamanan pangan di SPPG ini.
"Kelebihannya, kepolisian ini karena dia sudah punya ahli, jadi tinggal kitsnya, dan itu sama dengan pengetesan kalau VIP. Kalau Presiden, ataupun tamu-tamu VIP itu kan dites dulu. Ternyata sebelum sampai ke anak-anak kita, penerima manfaat, dites seperti VIP. Makanya plus betul, seperti diperlakukan, seperti mengetes VIP terhadap anak kita, jadi anak-anak kita ini adalah VIP," lanjutnya.
Tak sampai di situ, Taruna Ikrar dan jajaran juga memeriksa alur sanitasi di SPPG tersebut. Menurutnya hal itu juga penting untuk mencegah hama.
"Kita cek sanitasi di sekelilingnya, bagaimana pest kontrolnya, dimana sumber mikroorganisme yang bisa tumbuh kita cek. Bagaimana got yang ada di dalam tempat penampungan air, tempat keluar air, tempat limbahnya keluar kita cek semuanya," pungkas Taruna.
(ond/zap)
