Belum Setahun Menjabat, 7 Kepala Daerah Sudah Disikat KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sumpah jabatan para kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 diucapkan pada 20 Februari 2025.

Janji sumpah jabatan tersebut diucapkan bersamaan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa di Istana Negara, Jakarta.

Namun tak sampai setahun, tujuh kepala daerah yang membawa nama Tuhan di hadapan Presiden Prabowo Subianto itu melanggar janjinya untuk menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya.

Pada awal tahun 2026 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap kembali dua kepala daerah atas dugaan kasus korupsi, sehingga kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dari hasil Pilkada 2024 kini mencapai tujuh orang.

Mereka bertujuh terjerat kasus korupsi, kedapatan maling uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Baca juga: Mengenal Tim 8 Bentukan Bupati Pati Sudewo yang Peras Calon Perangkat Desa

Siapa saja tujuh kepala daerah ini, dan apa kasus korupsi yang menjerat mereka?

Wali Kota Madiun, Maidi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ia juga disebut menerima gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

KPK menetapkan status Maidi sebagai tersangka pada Selasa (20/1/2026).

Salah satu temuan KPK terkait kasus ini berkaitan dengan proyek pemeliharaan jalan Paket II di Kota Madiun dengan nilai Rp 5,1 juta.

Dari nilai tersebut, jatah untuk Maidi disebut sebesar 6 persen.

Ada juga soal gratifikasi senilai Rp 1,1 miliar dalam rentang waktu 2019-2022 yang dilakukan Maidi.

Baca juga: Korupsi Wali Kota Madiun dan Bupati Pati: Ketika Kepala Daerah Tidak Pernah Belajar...

Pada hari yang sama, KPK juga mengumumkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati.

Sudewo disebut menarik tarif Rp 165-225 juta untuk setiap pengisian calon perangkat desa.

Tarif korup itu disertai dengan ancaman oleh Sudewo jika tidak mengikuti ketentuan maka formasi tidak akan dibuka pada tahun berikutnya.

Atas kelakuannya tersebut, Sudewo melalui Sumarjono telah mengumpulkan uang pemerasan sebesar Rp 2,6 miliar yang berasal dari delapan kepala desa di Kecamatan Jaken.

Baca juga: KPK Mengaku Sempat Kesulitan OTT Bupati Pati Sudewo dan Tim 8

Abdul Azis adalah kepala daerah pertama yang ditangkap KPK, karena baru empat bulan menjabat, dia sudah berompi oranye.

Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Abdul Azis ditangkap KPK bersama sejumlah orang, yakni Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.

Proyek Peningkatan RSUD Kolaka Timur dari Tipe C ke B senilai Rp 126,3 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

Baca juga: Berkas Perkara Rampung, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dkk Segera Diadili

Kasus ini bermula pada Desember 2024, ketika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengundang lima konsultan perencana untuk membahas Basic Design RSUD.