JAKARTA, KOMPAS.com - Polri berencana menambah Direktorat Reserse Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di sejumlah Polda, antara lain Polda Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Utara (Kaltara), Bali, Banten, hingga Maluku Utara (Malut).
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat mitigasi dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di berbagai wilayah strategis.
"Ada beberapa Polda yang belum, kami sudah diskusi dengan Wamen (Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/WammenP2MI/BP2MI), ada tambahan (pembentukan Ditres PPA-PPO) nanti untuk Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Utara (Kaltara) kemudian Bali, Banten, kemudian Maluku Utara (Malut),” kata Dedi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
Baca juga: Mutasi 1.086 Personel Polri, Kapolri Tempatkan Banyak Polwan di PPA dan TPPO
Dedi menjelaskan, direktorat baru ini akan dibentuk untuk memitigasi secara maksimal potensi terjadinya kejahatan perdagangan orang, terutama di wilayah-wilayah yang dinilai rawan menjadi jalur keluar-masuk korban TPPO.
“Ada beberapa Polda yang akan kita persiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal terjadinya kejahatan TPPO," ujarn dia.
Dedi juga memaparkan peta wilayah eksploitasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) dalam kasus perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara pada periode 2020 hingga 2023.
Baca juga: Keponakan Prabowo Minta Direktorat PPA PPO Polri Diperlakukan Sama Seperti Unit Lain
Berdasarkan data yang dimiliki Polri, pusat-pusat eksploitasi menonjol berada di Kamboja dan Filipina, dengan sejumlah negara lain menjadi wilayah transit.
“Dalam simpul korban perdagangan manusia WNI selama 2020-2023, bahwa peta korban WNI di kawasan Asia dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja, Filipina, dengan simpul transitnya di Thailand, Laos, dan Myanmar,” ucap Dedi.
Ia menambahkan, Indonesia dan Filipina memiliki karakteristik yang berbeda dibanding negara lain dalam hal pola perlintasan jaringan TPPO.
Hal itu disebabkan kedua negara merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang.
Baca juga: 198 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Tasikmalaya Selama Tahun 2025, PPA: Semakin Mengkhawatirkan
“Ada terjadi perbedaan pola (masuk jaringan TPPO) terutama di Indonesia dan Filipina. Ini negara-negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas, pintu masuknya banyak,” kata Dedi.
Sebelumnya, Polri resmi membentuk Direktorat Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) di 11 polda dan 22 polres, pada hari ini.
Pembentukan Direktorat PPA dan PPO baru di polda dan polres ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, serta korban tindak pidana perdagangan orang.
Sigit menjelaskan, pembentukan Direktorat PPA dan PPO ditujukan untuk menjawab persoalan yang selama ini ibarat “gunung es”, yakni banyaknya korban dari kelompok rentan yang tidak berani melapor karena rasa takut, tekanan psikologis, hingga trauma.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
