Kemlu: Partisipasi RI di Board of Peace Bentukan Trump Sejalan Bebas Aktif

Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang merespons terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yvonne mengatakan, keikutsertaan Indonesia sejalan dengan prinsip bebas aktif.

Trump membentuk BoP salah satunya untuk menyusun dan mengawasi kebijakan di Gaza usai perang selama dua tahun. Negara seperti Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Kazakhstan, Hungaria Argentina sampai Belarusia sepakat ikut serta.

Terkait apakah Indonesia diundang oleh Trump, Yvonne tidak menjawab. Ia hanya menjelaskan tujuan partisipasi Pemerintah Indonesia dalam BoP.

"Partisipasi Pemerintah RI dalam Board of Peace (BoP) merupakan langkah strategis dan konstruktif untuk memperkuat upaya internasional mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza," ucap Yvonne kepada kumparan.

Dia lalu menyebut, BoP sebagai inisiatif yang mendapatkan dukungan PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025). Ia juga mengungkap bawah BoP akan dilaksanakan sebagai bagian dari kerja sama multilateral untuk mendukung perdamaian dan keamanan di Gaza.

"Keikutsertaan Indonesia dalam BoP sejalan dengan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif, serta mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan sebagai bagian dari solusi melalui kerja sama internasional yang berbasis hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB," kata dia.

"Melalui BoP, Indonesia juga memiliki ruang untuk memastikan agar setiap langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor mandat yang jelas, mengutamakan tujuan kemanusiaan, serta memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan seluruh personel Indonesia yang terlibat," jelas Yvonne.

Adapun rencana pembentukan BoP ini dinilai sejumlah pihak berpotensi menjadi saingan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Hingga kini, DK PBB merupakan entitas global paling berpengaruh yang dibentuk setelah Perang Dunia II.

DK PBB beranggotakan 15 negara, terdiri atas lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih dan bertugas secara bergilir. Lima anggota tetap memiliki hak veto (China, Prancis, Inggris, Rusia, dan AS).

Pembentukan Dewan Perdamaian dilakukan di tengah menurunnya pengaruh PBB akibat pemotongan anggaran besar-besaran oleh pemerintahan Trump serta sejumlah negara donor lainnya.