Pantau - Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai pemulihan nilai tukar rupiah hanya dapat dicapai jika pemerintah memberikan kepastian arah kebijakan serta memperkuat sumber pasokan valuta asing.
Pernyataan ini disampaikan Josua kepada ANTARA di Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026, di tengah pelemahan rupiah yang telah menyentuh kisaran Rp16.900-an per dolar AS, mendekati level psikologis Rp17.000.
Josua menekankan pentingnya narasi fiskal yang kredibel dan mudah diverifikasi, mencakup target defisit, sumber pembiayaan, prioritas belanja, serta rambu pengaman jika penerimaan negara tidak tercapai.
"Pasar tidak menyukai ketidakpastian dan membutuhkan informasi risiko yang terbuka agar bisa merumuskan langkah ke depan," ungkapnya.
Risiko Global dan Domestik Tekan Nilai TukarJosua menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah berasal dari dua sisi, yaitu global dan domestik.
Dari sisi global, pelemahan rupiah dipicu oleh meningkatnya permintaan dolar di tengah ketidakpastian global, eskalasi ketegangan geopolitik, serta belum jelasnya arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat.
Kondisi ini turut menekan nilai tukar mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sementara dari sisi domestik, pasar sedang sangat sensitif terhadap isu fiskal karena kekhawatiran akan pelebaran defisit anggaran dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan.
Situasi tersebut mendorong pelaku pasar untuk menahan aliran dana masuk dan meningkatkan permintaan dolar.
Josua mengingatkan bahwa pelebaran defisit APBN bisa meningkatkan sensitivitas pasar terhadap pasokan surat utang pemerintah.
Dalam konteks ini, tekanan terhadap rupiah tidak dapat ditahan hanya melalui intervensi jangka pendek, terlebih jika kekhawatiran fiskal belum mereda.
Kebijakan Nyata Diperlukan untuk Pulihkan Keyakinan PasarJosua menyarankan agar pemerintah memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar.
Pembiayaan utang harus dikelola secara terukur, termasuk dengan menjadwalkan penerbitan surat utang, memperluas basis investor jangka panjang, serta menjaga koordinasi dengan Bank Indonesia agar likuiditas rupiah tetap memadai tanpa memicu spekulasi.
Desain kebijakan devisa hasil ekspor juga perlu disusun secara hati-hati agar tetap mendorong repatriasi, menjamin ketersediaan valas di pasar, dan tidak membebani arus kas eksportir.
Pemerintah juga diminta menekan permintaan valas yang tidak produktif, seperti dengan memperkuat substitusi impor energi dan pangan, menjadwalkan ulang belanja impor pemerintah, dan mendorong pelaku usaha melakukan hedging secara wajar.
Jika pelemahan rupiah berlanjut hingga menyentuh Rp17.000, Josua memperkirakan skenario tersebut akan terjadi secara bertahap dan bergejolak, bukan dalam bentuk pelarian modal besar-besaran.
Namun, implikasinya tetap signifikan, antara lain meningkatnya biaya impor, tekanan terhadap harga pangan dan energi, tambahan beban subsidi, serta menyempitnya ruang pelonggaran suku bunga.
"Di sisi lain, pelemahan rupiah memang bisa memberi manfaat bagi eksportir, namun jika berlangsung terlalu cepat, justru bisa mengganggu keyakinan pelaku usaha dan menunda investasi," ujarnya.
Bank Indonesia, menurut Josua, saat ini tetap hadir di pasar untuk menjaga agar pergerakan rupiah sesuai dengan nilai dasarnya.
Stabilitas rupiah masih ditopang oleh bauran kebijakan yang aktif, arus masuk dana asing ke SRBI dan pasar saham, premi risiko yang rendah, serta cadangan devisa yang masih memadai.
