Nilai Tukar Rupiah dan Independensi Bank Indonesia Jelang RDG Penentu Suku Bunga

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Gubernur Bank Indonesia akan mengumumkan hasil rapat kebijakan moneter pertama pada hari ini Rabu (21/1/2026) di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap independensi otoritas moneter itu. Kekhawatiran tersebut muncul seiring pelemahan rupiah yang jatuh ke level terendah sepanjang sejarah.

Dikutip dari Bloomberg, sebanyak 32 ekonom yang di survei memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 4,75. Namun, sebagian besar proyeksi tersebut dibuat sebelum munculnya kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menominasikan keponakannya, Thomas Djiwandono, untuk menduduki posisi orang nomor tiga tertinggi di bank sentral.

Ekonom Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) Lavanya Venkateswaran menilai langkah tersebut berpotensi memperburuk persepsi pasar terhadap independensi kebijakan moneter BI. Ia melihat meningkatnya risiko penurunan suku bunga apabila pembuat kebijakan mulai memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan stabilitas nilai tukar.

“Kami melihat hasil pertemuan sebagai keputusan yang sulit, dan kami memberikan probabilitas 55%-45% bagi BI untuk tetap mempertahankan suku bunga dibandingkan dengan menurunkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin,” kata Venkateswaran.

Pada perdagangan intraday Selasa, rupiah merosot ke titik terendah sepanjang masa, tepat di bawah ambang psikologis Rp 17.000 per dolar AS. Investor juga mencermati risiko defisit fiskal yang semakin melebar serta ketidakpastian geopolitik global. Pada perdagangan pukul 13.20 WIB, nilai tukar rupiah per dolar berada pada level Rp16.966.

Ahli strategi makro PT Mega Capital Lionel Priyadi menyatakan bahwa tekanan politik terhadap bank sentral berpotensi merusak kepercayaan pasar. Menurut dia, rupiah dan obligasi pemerintah Indonesia (SBN) akan menjadi aset yang paling terdampak. Investor juga menantikan arah kebijakan Gubernur BI Perry Warjiyo dan dewan gubernur, di tengah upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dinilai mengaburkan batas antara otoritas fiskal dan moneter.

Pada September lalu, BI secara tak terduga memangkas suku bunga dan mengumumkan kebijakan yang disebut sebagai dorongan 'pro-pertumbuhan habis-habisan', beberapa hari setelah demonstrasi yang mendorong Presiden Prabowo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, sebulan kemudian, BI kembali mengejutkan pasar dengan menahan suku bunga.

Nominasi Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai wakil menteri keuangan dan merupakan kemenakan presiden juga mengejutkan pasar karena deputi gubernur yang akan digantikannya baru dijadwalkan habis periode jabatannya pada 2027. Langkah tersebut dinilai memperkuat persepsi meningkatnya pengaruh pemerintah dalam kebijakan moneter.

Tahun lalu, BI menyetujui untuk menanggung sebagian biaya utang dari program prioritas pemerintah serta terus membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder, termasuk memperpanjang kepemilikan obligasi era pandemi (burden sharing). Di sisi lain, parlemen tengah mempertimbangkan revisi undang-undang bank sentral yang akan memperluas mandat BI dan mempermudah pemberhentian pejabat tinggi.

Rupiah Terlemah Kedua di Asia dan Menghadap ke Istana

Di tengah sentimen negatif itu, Bank Indonesia menyatakan akan mencari ruang untuk memangkas suku bunga guna mendukung perekonomian, bergantung pada pergerakan nilai tukar dan inflasi. Tantangannya adalah menentukan waktu pelonggaran kebijakan ketika rupiah berada di bawah level kunci Rp 17.000 per dolar AS.

Meski terdapat arus masuk bersih ke pasar saham dan obligasi, rupiah telah melemah 1,5% sepanjang tahun ini dan menjadi mata uang terlemah kedua di Asia. Kekhawatiran pasar juga tertuju pada defisit fiskal yang membesar akibat penerimaan pajak yang belum mampu mengimbangi belanja untuk memenuhi janji kampanye.

Ekonom senior DBS Bank Radhika Rao mencatat bahwa defisit anggaran berisiko menguji batas hukum 3% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini, setelah mencapai 2,9% pada 2025. Citigroup memperkirakan defisit dapat melebar hingga 3,5% pada 2026 dan mengisyaratkan kemungkinan perubahan undang-undang keuangan negara untuk menghapus batas tersebut.

Tekanan tambahan datang dari sisi inflasi. Depresiasi rupiah berpotensi mendorong inflasi impor, sementara inflasi utama nasional yang mencapai level tertinggi dalam 20 bulan pada Desember diperkirakan meningkat pada kuartal ini akibat efek basis rendah diskon listrik tahun lalu serta peningkatan permintaan menjelang Ramadan.

Perluasan program makan gratis dan peningkatan belanja pemerintah juga diperkirakan menjaga inflasi tetap tinggi, meskipun analis menilai inflasi masih berada dalam kisaran target BI sebesar 1,5–3,5%.

Menjelang keputusan suku bunga, Gubernur BI Perry Warjiyo terlihat muncul di Istana Presiden untuk membahas koordinasi kebijakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan fiskal.

“Gubernur Bank Indonesia akan memastikan langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk menjaga nilai tukar,” kata Purbaya.

Bank Indonesia diperkirakan tetap menahan suku bunga di level 4,75% guna menstabilkan rupiah. Namun, sejumlah analis menilai risiko penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin meningkat setelah penunjukan Thomas Djiwandono, yang dipandang sebagai sinyal dorongan agar kebijakan moneter lebih mendukung pertumbuhan ekonomi. Thomas sendiri akan melakukan uji kepatutan pada akhir pekan ini sehingga memungkinkan dilantik pada pekan depan.