jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyampaikan sejumlah isu strategis di Kawasan Perbatasan di wilayahnya yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG) dan Republik Palau.
"Kurang lebih ada enam isu strategis di Kawasan Perbatasan,” ujar Gubernur Papua Mathius Fakhiri dalam paparannya saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Perbatasan Wilayah Negara di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
BACA JUGA: Tito Karnavian Menekankan 3 Tugas Utama BNPP di Perbatasan Negara
Menurut Mathius, isu strategis pertama terkait kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) ketertiban.
“Perbatasan seolah sebagai tempat pelarian pelanggar hukum,” ujar Mathius Fakhiri.
BACA JUGA: Gubernur Papua Dorong Konektivitas Sebagai Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Lebih, lanjut, isu strategis kedua berkaitan dengan keterisolasian dan ketertinggalan.
“Tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses pendidikan dan kesehatan terbatas serta kapasitas SDM masyarakat perbatasan belum optimal,” ujar mantan Kapolda Papua ini.
BACA JUGA: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Sabu-sabu Seberat 99 Gram di Perbatasan Malaysia
Ketiga, pengakuan atas hak ulayat tanah.
Menurutunya, adanya hak ulayat penduduk perbatasan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap garis batas negara.
“Terdapat warga negara PNG yang bermukim di wilayah Indonesia dan sebaliknya,” ujar Mathius Fakhiri.
Keempat, pengelolaan SDA kurang optimal.
Mathius Fakhiri menyebut adanya persoalan eksploitasi SDA ilegal, pencemaran lingkungan akibat pertambangan.
“Pengelolaan lingkungan masih bersifat komoditi pertanian. Pola pengelolaan masih bersifat tradisional,” ujar pria kelahiran Ransiki, Manokwari Selatan ini.
Kelima, Kualitas dan kuantitas SDM.
Menurut Mathius, tingkat Pendidikan rendah, tingkat kesehatan rendah, sarana prasarana dasar masih kurang, dan tingkat keterampilan rendah.
Keenam, isu strategis terakhir adalah kerawanan lintas batas negara.
Mathius Fakhiri menyebutkan sejumlah kerawanan lintas batas negara antara lain perdagangan ilegal, penyeberangan secara illegal, penyelundupan, penangkapan ikan secara illegal serta adanya kewarganegaraan ganda.
Lebih lanjut, Gubernur Papua memaparkan tentang gambaran umum Kawasan perbatasan negara di Provini Papua.
“Karakteristik perbatasan, yaitu perbatasan darat dan perbatasan laut,” ujar Mathius Fakhiri.
Menurut Mathius, Perbatasan Darat dengan PNG yaitu di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.
Sementara itu, perbatasan laut dengan PNG dan Republik Palau terdiri dari Kota Jayapura (PNG), Kabupaten Jayapura (PNG), dan Kabupaten Supiori (Republik Palau).
Pada kesempatan itu, Mathius Fakhiri juga menyampaikan tentang arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan.
Selain itu, Gubernur Papua juga mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pertama, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris, Keerom.
Kedua, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kota Jayapura.
Peluang
Lebih lanjut, Mathius Fakhiri memapartkan tentang program kegiatan telah dilaksanakan.
Selain itu, peluang untuk pembaukaan akses menuju kampung-kampung perbatasan yang terisolir dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik dalam hal kesehatan, Pendidikan, sosial dan ekonomi kea rah yang lebih baik.
Menurut Mathius Fakhiri, pengembangan konektivitas melalui berbagai kegiatan diharapkan akan memperkaya pemahaman antar kedua wilayah dan juga mendorong terjadinya people to people contact.
Selain itu, pengembangan kerja sama sister province/city.
Selanjutnya, kerja sama dalam bidang olahraga, pemuda, budaya, dan Pendidikan seperti mengundang delegasi-delegasiPNG untuk menghadiri berbagai festival budaya di Papua.
Mathius Fakhiri menegaskan Papua sebagai pintu gerbang Pasifik.
“Pengelolaan Kawasan perbatasan merupakan suatu bagian integral yang tidak mungkin terpisahkan dari kepentingan pembangunan suatu negara,” ujar Mathius Fakhiri.(fri/jpnn)
Untuk diketahui Raker dan RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima (Fraksi PDIP) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin (Fraksi Partai Golkar).
Tampak hadir Wamendari Bima Aria bersama Dirjen Adwil Kemendagri, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Pemdes Kemendagri, Sekretaris BNPP.
Selain itu, perwakilan dari Kementerian ATR/BPN RI. Kemudian Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Kepri, Gubernur Papua Mathius Fakhiri, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johanis Asadoma serta Bupati/Wali kota via Zoom.
Rapat ini membahas agenda tentang Program dan Dukungan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah terhadap permasalahan perbatasan antar Provinsi/Kabupaten Kota yang langsung berbatasan dengan Wilayah Negara lain.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
