Akibat perlambatan ekonomi, kerugian perusahaan, utang berantai, serta berbagai faktor rumit lainnya, masalah penunggakan upah kembali meledak secara masif menjelang Tahun Baru Imlek. Di Gansu, lebih dari seratus pekerja konstruksi yang telah bekerja keras selama 10 bulan belum menerima upah mereka senilai lebih dari 1,5 juta yuan selama dua tahun penuh. Dalam keputusasaan, para pekerja korban akhirnya mengadu ke media untuk meminta bantuan.
EtIndonesia. Seorang pekerja konstruksi bermarga Li di Gansu baru-baru ini mengadukan kasus ini kepada media daratan Huashangbao Dafeng News. Ia menyatakan bahwa termasuk dirinya, 105 pekerja telah ditunggak gajinya lebih dari 1,5 juta yuan selama dua tahun.
Selama periode tersebut, para pekerja bolak-balik mendatangi dinas pengawasan ketenagakerjaan, lembaga pengaduan, dan pengadilan demi menuntut upah hasil jerih payah mereka, namun hingga kini tetap belum berhasil mendapatkan pembayaran.
Menurut penuturan Li, pada Februari 2023, 105 pekerja tersebut menandatangani kontrak kerja dengan Gansu Yixuan Decoration Engineering Co., Ltd. dan dipekerjakan untuk proyek layanan perawatan dan perbaikan otomotif Zhuoguan di Jiuquan. Sejak awal proyek, perusahaan Yixuan terus menunda pembayaran upah dengan berbagai alasan.
Li mengatakan bahwa setelah pekerjaan dimulai, pada bulan Maret perusahaan sama sekali tidak membayar upah. Baru kemudian, pada April dibayarkan sekitar 20 persen. Hingga Agustus, pembayaran kembali terhenti. Ketika para pekerja bersiap menghentikan pekerjaan, perusahaan berjanji akan membayar pada September.
Namun setelah September, perusahaan tetap hanya membayar sebagian upah setiap kali, berkisar antara 20 hingga 50 persen. Hingga akhir Desember tahun yang sama, total upah yang belum dibayarkan mencapai 1.549.412,26 yuan.
Untuk mendapatkan hak mereka, para pekerja berkali-kali mengadu ke Brigade Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Yumen dan instansi terkait lainnya. Baru pada November 2025, pihak pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan sebuah “Keputusan Penanganan” yang mewajibkan perusahaan Yixuan memenuhi kewajiban pembayaran upah.
Namun, selama dua tahun para pekerja berjuang menuntut hak mereka, mantan perwakilan hukum perusahaan Yixuan, Zhang Moujun, diam-diam melepaskan statusnya sebagai “perwakilan hukum” dan berubah menjadi “manajer”. Selanjutnya, ia secara bertahap mengalihkan saham atas namanya kepada pihak lain, hingga akhirnya sepenuhnya keluar dari perusahaan tersebut.
Media daratan sempat berhasil menghubungi Zhang Moujun dan meminta klarifikasi terkait kasus penunggakan upah. Zhang mengakui bahwa secara “hukum”, perusahaan Yixuan memang menunggak upah lebih dari 1,5 juta yuan kepada lebih dari seratus pekerja termasuk Li. Namun ia berdalih bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh Zheng Moujun, pihak yang “menumpang nama” pada perusahaan, dan bahwa pihak pemilik proyek setelah membayar sebagian biaya tenaga kerja dan material kemudian “kehabisan uang”, sehingga perusahaan Yixuan juga tidak memiliki dana untuk membayar kontraktor.
Zhang mengklaim dapat memberikan informasi kontak pihak pemilik proyek dan pihak yang menumpang nama tersebut kepada media, namun kemudian memutus kontak dan tidak pernah menepati janjinya. Media juga tidak berhasil menghubungi Zheng Moujun.
Sebuah surat kuasa yang diberikan Li kepada media menunjukkan bahwa Gansu Yixuan Decoration Engineering Co., Ltd. telah menunjuk Zheng Moujun sebagai manajer proyek terkait. Zheng juga merupakan agen hukum yang ditunjuk perusahaan di lokasi konstruksi, serta penanggung jawab utama atas kualitas proyek, jadwal, biaya, dan manajemen sumber daya manusia.
Kasus penunggakan upah terhadap lebih dari seratus pekerja di Gansu ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus serupa di Tiongkok daratan. Menurut informasi publik, dalam satu minggu menjelang akhir tahun 2025 saja, setidaknya terjadi lebih dari sepuluh insiden penuntutan upah di berbagai wilayah Tiongkok.
Video yang beredar di internet menunjukkan bahwa pada 13 Desember 2025, puluhan pekerja pabrik garmen di Hanchuan, Provinsi Hubei, memblokir jalan karena gagal mendapatkan upah. Pada 14–15 Desember, beberapa pekerja di Daqing, Heilongjiang, bertahan selama dua hari satu malam di lengan derek menara di lokasi konstruksi demi menuntut gaji.
Pada 15 Desember, lebih dari sepuluh pekerja memblokir jalan tol di Baise, Guangxi, untuk menuntut upah. Pada 17 Desember, seorang pekerja konstruksi menulis di media sosial bahwa sebuah perusahaan milik pemerintah pusat menunggak gaji pekerja, dengan keluhan: “Kami tidak bisa hidup.”
Masalah penunggakan upah di Tiongkok telah berlangsung lama. Dalam beberapa tahun terakhir, krisis properti, kesulitan fiskal pemerintah daerah, kesulitan operasional perusahaan, serta kelalaian lembaga pengawas, telah menyebabkan kasus penunggakan upah semakin sering terjadi dan membuat perjuangan pekerja untuk mempertahankan hak mereka menjadi sangat sulit.
Fenomena penunggakan pembayaran proyek secara berlapis sangat menonjol di sektor konstruksi dan perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah. Bahkan proyek-proyek BUMN besar dan perusahaan milik negara pusat pun tidak luput dari kasus penunggakan upah. Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah para pekerja garis depan di lapangan.
Meskipun pemerintah pusat sesekali mengeluarkan kebijakan untuk menuntut penyelesaian masalah penunggakan upah, pemerintah daerah sering kali hanya melakukan “proyek pencitraan”, menyelesaikan beberapa kasus saja. Pada kenyataannya, masalah upah buruh migran yang ditunggak tidak pernah benar-benar diselesaikan dan selalu meledak menjelang akhir setiap tahun.
Laporan gabungan oleh reporter Li Ming / Xu Gengwen
