Modus 7 Kepala Daerah Tersangka Korupsi Hasil Pilkada 2024 Diungkap KPK: Identik dengan Politik Balas Budi

JAKARTA, DISWAY.ID - Modus 7 kepala daerah tersangka korupsi hasil Pilkada 2024 diungkap KPK, di mana rata-rata mereka belum genap satu tahun menjabat.

Adapun 7 kepala daerah merupakan hasil pemilihan periode 2025-2030 yang di tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di buka dengan OTT Bupati Kolaka Timur Abdul Azis pada 8 Agustus 2025.

Sedangkan kepala daerah yang terbaru terjaring OTT adalah Walikota Madiun, Maidi dan Bupati Pati, Sudewo yang diamankan di hari yang bersamaan.

Maidi terjerat OTT terkait dugaan fee proyek dan dana CSR, sedangkan Sudewo terkait dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dengan 3 Kepala Desa.

BACA JUGA:Jadwal Proliga 2026 Putaran ke-3 di Bandung Lengkap Link Live Streamingnya, Cek di Sini

BACA JUGA:Universitas Esa Unggul Wujudkan Kolaborasi Pendidikan Inklusif Bersama SRMA 10 Jakarta Selatan

Pada tanggal 18 Desember 2025 lalu, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang atas kasus dugaan suap terkait ijon proyek pada pertengahan Desember 2025 lalu.

Mirisnya, diawal bulan yang sama, KPK juga berhasil menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan sejumlah pihak lainnya pada 10 Desember 2025.

Semua tersangka terkait dugaan korupsi terkait PBJ serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Kemudian ada nama Bupati Ponorogo, Sugiri Sukoco dalam kasus gratifikasi. Dalam kasus ini terungkap bahwa adanya pemodal politik Bupati Ponorogo ketika maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

Sugiri terjaring dalam OTT KPK pada 7 November 2025.

BACA JUGA:Dasco Tegaskan Tak Ada Campur Tangan Prabowo soal Usulan Tommy Djiwandono Jadi Calon Deputi Gubernur BI

BACA JUGA:Sosok Inspiratif Michael O Manusia Silver Lampu Merah Jadi Model Profesional, Dulu di Jalanan Kini di Panggung Runway

Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam OTT KPK pada tanggal 3 November 2026 yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

Kemudian hanya berselang beberapa hari, tepatnya 8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT Bupati Kolaka Timur Abdul Azis terlubay dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.