Penulis: Renatuz
TVRINews- Jakarta
Gubernur Matius Fakhiri mendesak perubahan paradigma pembangunan wilayah perbatasan dari daerah terisolasi menjadi pusat ekonomi lintas negara.
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk mengubah wajah kawasan perbatasan dari wilayah terluar menjadi etalase utama kedaulatan negara. Visi ini disampaikan dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Dalam pertemuan strategis bersama Komisi II DPR RI pada Rabu 21 Januari 2026), Gubernur Papua Matius D. Fakhiri memaparkan peta jalan pembangunan yang memprioritaskan sinkronisasi program pusat dan daerah.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah menggeser pola pembangunan lama yang cenderung tertutup menjadi lebih terbuka dan kompetitif.
Transformasi Ekonomi di Garis Batas
Fakhiri menekankan bahwa kawasan perbatasan memiliki nilai strategis yang melampaui aspek pertahanan. Wilayah ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru melalui interaksi lintas negara yang lebih dinamis.
"Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan dari pola inward looking menjadi outward looking," ujar Fakhiri dalam paparannya. Ia menambahkan bahwa wilayah perbatasan harus mampu berperan sebagai simpul ekonomi sekaligus simbol representasi negara yang kuat.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Papua telah menginisiasi sejumlah proyek strategis, mulai dari penyediaan hunian bagi warga eks pelintas batas hingga penyusunan rencana tata ruang mendalam di wilayah Kabupaten Keerom.
Selain itu, kajian mengenai pembangunan pasar perbatasan tengah dilakukan untuk menangkap potensi perdagangan dengan Papua Nugini (PNG).
Penguatan Infrastruktur dan Keamanan
Selain aspek ekonomi, isu konektivitas dan pengawasan wilayah menjadi poin krusial yang diusulkan kepada parlemen.
Gubernur Fakhiri mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris serta fasilitas serupa untuk jalur laut di Kota Jayapura.
Langkah ini diambil guna merespons berbagai tantangan klasik yang masih membayangi wilayah perbatasan, di antaranya:
• Keterisolasian geografis dan kerawanan stabilitas keamanan.
• Persoalan hak ulayat tanah adat.
• Aktivitas lintas batas ilegal dan rendahnya kualitas infrastruktur dasar.
"Kami berharap dukungan penuh agar pembangunan dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan," pungkas Fakhiri.
Pemerintah juga terus memperkuat diplomasi di tingkat lokal melalui agenda rutin seperti Border Trade Fair dan pertemuan koordinasi perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini untuk memastikan stabilitas di sepanjang garis batas negara.
Editor: Redaktur TVRINews
