Nilai tukar rupiah terus tertekan hingga mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) akibat kombinasi tekanan global dan domestik, termasuk persepsi pasar terhadap proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Bank sentral menegaskan pelemahan tersebut bukan disebabkan gangguan independensi, dan memastikan langkah stabilisasi dilakukan secara agresif.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan rupiah melemah dipengaruhi faktor eksternal seperti meningkatnya tensi geopolitik global, kebijakan tarif Amerika Serikat, serta tingginya imbal hasil US Treasury yang memperkuat dolar AS. Dari sisi domestik, kebutuhan valuta asing korporasi besar dan persepsi pasar terhadap kondisi fiskal serta proses pencalonan Deputi Gubernur BI turut memberi tekanan.
“Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan nilai tukar ini memang dipengaruhi baik oleh faktor-faktor global maupun faktor-faktor domestik,” kata Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga: Rupiah Lengket ke Rp17.000, BI Gencarkan Intervensi Pasar
Perry menjelaskan, lonjakan imbal hasil US Treasury tenor dua tahun dan tiga tahun, serta terbatasnya ruang penurunan suku bunga acuan The Fed, mendorong penguatan dolar AS secara luas. Kondisi tersebut memicu aliran modal keluar dari negara berkembang menuju negara maju.
“Tingginya US Treasury yield baik 2 tahun sama 3 tahun, juga lebih rendahnya bahkan kemungkinan Fed Fund Rate turun yang lebih kecil,” ujarnya.
Berdasarkan data BI hingga 19 Januari 2026, aliran modal keluar bersih (net outflow) tercatat mencapai US$1,6 miliar pada awal 2026. Tekanan tersebut turut menekan pergerakan rupiah di pasar keuangan domestik.
Dari dalam negeri, Perry menyebut permintaan valas yang besar dari sejumlah korporasi strategis seperti Pertamina, PLN, dan Danantara ikut meningkatkan tekanan terhadap rupiah. Selain itu, faktor persepsi pasar dinilai memperberat pelemahan nilai tukar.
“Ini persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan juga proses pencalonan deputi gubernur,” tambah Perry.
Meski demikian, Perry menegaskan bahwa proses pencalonan Deputi Gubernur BI berjalan sesuai ketentuan undang-undang dan prinsip tata kelola yang berlaku, serta tidak mengganggu independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.
“Yang tadi kenapa kami tegaskan bahwa proses pencalonan deputi gubernur adalah sesuai undang-undang tata kelola dan tentu saja tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan bank sentral yang tetap profesional dengan tata kelola yang kuat,” terangnya.
Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga 4,75% demi Jaga Rupiah
Untuk meredam volatilitas nilai tukar, BI terus memperkuat langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar keuangan, baik di pasar non-delivery forward (NDF) luar negeri, domestic non-delivery forward (DNDF), maupun pasar spot.
“Kami tegaskan, BI tidak segan-segan. Kami melakukan intervensi dalam jumlah besar,” ujar Perry.
Langkah stabilisasi tersebut ditopang oleh kecukupan cadangan devisa. BI mencatat posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2025 sebesar US$156,5 miliar, yang dinilai memadai untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan.
“Sebagaimana yang kami sampaikan dalam berbagai kesempatan, memang cadangan devisa kami kumpulkan pada saat masuk dan kami gunakan tidak segan-segan, kami gunakan cadangan devisa itu untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” tuturnya.
