MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan dan telah mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir.
Pada 2024, jumlah pernikahan di Indonesia tercatat sebanyak 1.478.302. Angka ini menurun dibandingkan sekitar 1,4 juta pernikahan pada 2023, serta turun signifikan dari 1,577 juta pernikahan pada 2022.
Artinya, dalam kurun waktu satu tahun saja, Indonesia kehilangan sekitar 128 ribu pernikahan.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka), Eko Yuliarti, menilai tren penurunan pernikahan ini merupakan sinyal penting adanya perubahan sosial yang mendalam, sekaligus mencerminkan akumulasi persoalan struktural dan kultural yang dihadapi generasi muda.
Menurut Eko, tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang menghambat generasi muda untuk melangkah ke jenjang pernikahan.
“Sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, harga hunian yang tidak terjangkau, serta biaya hidup yang terus meningkat telah menciptakan hambatan nyata bagi generasi muda untuk melangkah ke jenjang pernikahan,” jelas Eko dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1).
Baca juga:
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Eko menambahkan bahwa persoalan ekonomi bukan satu-satunya penyebab menurunnya angka pernikahan. Perubahan nilai dan orientasi hidup juga turut berkontribusi terhadap fenomena ini.
“Sebagian generasi muda menghadapi kecemasan terhadap komitmen jangka panjang,” tutur Eko.
Kondisi tersebut diperparah oleh kekhawatiran akan konflik rumah tangga, minimnya keteladanan keluarga harmonis di ruang publik, serta lemahnya literasi pranikah dan pendampingan bagi keluarga muda.
“Kondisi ini diperparah oleh lemahnya literasi pranikah dan minimnya pendampingan bagi keluarga muda,” ungkapnya.
Baca juga:
Bukan Korea, Ini WNA yang Paling Sering Menikahi Perempuan Indonesia
Menurut Eko, apabila tren penurunan angka pernikahan tidak direspons secara serius, dampak lanjutan yang ditimbulkan dapat mengancam ketahanan sosial bangsa. Dampak tersebut mulai dari penurunan angka kelahiran hingga melemahnya ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Oleh karena itu, PKS mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan terukur dalam mendukung generasi muda melaksanakan pernikahan.
Negara, menurutnya, harus menegaskan bahwa pernikahan merupakan fase kehidupan yang didukung dan difasilitasi, bukan menjadi beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung sendiri oleh generasi muda.
“Kebijakan ramah keluarga harus menjadi ruh dalam pembangunan nasional,” ujarnya. (Knu)
