Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mencabut sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sweet Indo Lampung dan sejumlah perusahaan afiliasi lainnya di Provinsi Lampung.
Perusahaan gula itu diketahui menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan cq TNI AU.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa pencabutan sertifikat HGU itu berawal dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam LHP BPK pada 2015, 2019, dan 2022 dinyatakan bahwa tanah seluas 85.244,925 hektare di Lampung merupakan milik Kemhan cq TNI AU.
Namun, HGU tanah tersebut yang terbit atas nama PT Sweet Indo Lampung dan kawan-kawan. “Ada enam entitas lainnya, tapi satu grup di atas tanah milik negara, yaitu di atas tanah nama Kemhan, dalam hal ini atas nama Lanud Pangeran M Bun Yamin Lampung yang saat ini dikelola dalam pengawasan kepala staf TNI AU,” katanya.
Ia mengungkapkan, grup perusahaan itu berinisial SGC.
Berdasarkan temuan dalam LHP itu, Nusron bersama jajaran Kemhan, TNI AU, Kejaksaan, Polri, hingga KPK menggelar rapat pada hari ini (21/1) untuk membahas langkah selanjutnya.
Hasil rapat menyepakati bahwa sertifikat tanah HGU yang dikuasai oleh perusahaan gula itu akan dicabut. Selanjutnya, tanah akan diserahkan kepada Kemhan cq TNI AU.
“Nanti TNI AU akan melanjutkan tindakan-tindakan administrasi kepada kami, yaitu mengajukan permohonan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama TNI AU atas nama Kemhan cq TNI AU,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf TNI AU, Marsekal Mohamad Tonny Harjono mengatakan, TNI AU menganggap tanah itu sebagai aset yang strategis, sehingga akan dibangun fasilitas yang mendukung pertahanan negara.
“Kami merencanakan membangun Komando Pendidikan di sana dan Satuan Pasgat, pengembangan dari validasi organisasi, sehingga daerah tersebut nanti akan dibangun beberapa satuan dan dijadikan daerah latihan,” katanya.
