Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan hanya menyalurkan pembiayaan untuk 3 unit rumah susun (rusun) subsidi sepanjang 2025.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran rusun subsidi sejak program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diluncurkan pada 2011 memang sangatlah rendah. Di mana, secara akumulatif, sejak 2011 hingga 2025, BP Tapera baru membiayai sebanyak 638 unit hunian vertikal, angka yang sangat timpang dibandingkan realisasi rumah tapak.
"Iya, [hanya laku 3] di 2025. Kan dari 2011 sebenarnya kan FLPP itu tidak hanya rumah tapak, tapi juga untuk rusun subsidi. Tapi dari 2011 sampai 2025 kemarin, data kita hanya membiayai sekitar 638 unit," ujar Heru saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Heru membeberkan tiga kendala utama yang menghambat penetrasi rusun subsidi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Faktor pertama berkaitan dengan mindset atau pola pikir masyarakat yang masih enggan untuk beralih tinggal di hunian vertikal dan lebih memilih rumah tapak meskipun jaraknya jauh dari pusat kota.
Persoalan kedua datang dari sisi suplai yang masih sangat minim. Menurut Heru, para pengembang saat ini merasa tidak bergairah membangun rusun subsidi karena harga patokan yang ditetapkan pemerintah dianggap sudah tidak relevan dengan kenaikan biaya konstruksi dan harga lahan.
Baca Juga
- Lippo Cikarang (LPCK) Sulap Meikarta Jadi Rusun Subsidi, Ini Bocoran Harganya
- Wacana Rusun Subsidi Meikarta, Lippo Cikarang (LPCK) Bakal Bangun 36 Tower
- BP Tapera Ungkap Penyaluran FLPP Tembus 1,87 Juta Unit Sejak 2010
Sebagai pembanding, Heru menyebut harga jual rusun subsidi per meter persegi di DKI Jakarta saat ini mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No. 995/2021 yang hanya sebesar Rp9 juta. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah menetapkan harga di kisaran Rp13,5 juta hingga Rp14 juta per meter persegi.
"Jadi dari sisi supply-nya belum support karena perlu penyesuaian harga," tambahnya.
Kendala ketiga yang menjadi penghambat adalah tingginya biaya hidup tambahan atau overhead saat tinggal di rusun, terutama terkait Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
Biaya operasional rutin ini seringkali dianggap memberatkan bagi kantong MBR dibandingkan tinggal di rumah tapak biasa.
Guna mengatasi hambatan tersebut, BP Tapera mendorong adanya kebijakan untuk menekan besaran IPL seminimal mungkin.
"IPL yang itu yang di bicarakan Pak Menteri supaya bagaimana IPLnya bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga menjadi insentif MBR untuk bisa atau tertarik tinggal di hunian vertikal," pungkasnya.
